Menteri Basuki Sebut Program Sejuta Rumah Sudah Bangun 6,3 Juta Unit

VIVA – Pemerintah beralasan terus mengupayakan masyarakat mempunyai hunian yang layak dengan program sejuta rumah. Namun, realisasi program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2015 itu melambat karena pandemi COVID-19.

"Kinerja program sejuta rumah menunjukkan trend yang semakin positif tiap tahunnya, kecuali dua tahun terakhir ini yang mengalami sedikit perlambatan akibat pandemi COVID-19," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuldjono dalam telekonferensi di Jakarta, dikutip Rabu, 3 November 2021.

Basuki mengatakan, Pemerintah tidak akan menghentikan program itu hanya karena pandemi. Sebab, masyarakat merespons program itu dengan antusias.

Pandemi juga tidak membuat program itu berhenti sepenuhnya. Setidaknya, sampai kuartal ketiga di tahun ini, Pemerintah sudah merealisasikan jutaan unit rumah dari program tersebut.

Baca juga: Bertemu Sri Mulyani, Jeff Bezos Penasaran Soal Hal Ini

"Hingga kuartal III-2021, program sejuta rumah telah membangun rumah sebanyak kurang lebih 6,3 juta unit," kata Basuki.

Basuki lebih jauh menyampaikan, ada tiga strategi yang dilakukan pemerintah untuk terus membuat program itu berjalan. Pertama, Pemerintah pusat mengajak kepala daerah untuk bersama-sama membangun rumah susun, khusus dan swadaya.

Strategi kedua yakni Pemerintah membangun rumah bersubsidi. Jurus kedua ini membutuhkan bantuan pengembang untuk pembangunan.

"Yang terdiri atas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau lebih di kenal dengan FLPP, subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, dan tabungan perumahan rakyat yang sudah mulai aktif kita laksanakan," kata Basuki.

Terakhir, Pemerintah membangun rumah dengan bantuan pengembang tanpa adanya subsidi. Namun, Pemerintah memberikan keringanan pajak untuk pembelian dan pembangunannya.

Tiga strategi itu dijalankan Pemerintah dengan harapan masyarakat memiliki hunian yang layak meski pandemi melanda. Namun, masalah Pemerintah tidak hanya pandemi.

Permasalahan lokasi lahan pembangunan masih terjadi hingga saat ini. Lalu, kualitas bangunan dan anggaran pemerintah masih menjadi polemik pemerintah untuk mempertahankan program tersebut.

"Terus kemampuan daya beli masyarakat, dan implementasi kebijakan perizinan (juga masih menjadi masalah)," kata Basuki.

Hingga kini Pemerintah masih mengusahakan program itu terus berjalan. Pemerintah tidak mau masyarakat tinggal di hunian yang tidak layak.

"Pemerintah terus berupaya menerapkan inovasi kebijakan yang diharapkan mampu mereduksi permasalahan tersebut sekaligus menjamin penyediaan perumahan yang murah mudah cepat dan pasti," imbuhnya.