Legislator PKS Soroti 'Kencing' Solar yang Ditengarai Biang Kelangkaan

VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto angkat bicara mengenai kelangkaan BBM di beberapa daerah. Dia meminta Pemerintah, terutama BPH Migas, bertindak cepat agar kelangkaan BBM tidak merambat ke wilayah lain dan menjalar menjadi krisis seperti yang terjadi di beberapa negara. 

"BPH Migas harus meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggung jawab; jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik. BPH Migas harus menjelaskan ke publik terkait jumlah cadangan BBM termasuk kuota BBM yang tersisa di bulan Oktober ini sehingga masyarakat tenang atas cadangan BBM nasional kita cukup," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis, 21 Oktober 2021. 

Mulyanto menilai kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM bisa dipahami karena beberapa negara, seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura, sedang krisis energi. Masyarakat khawatir Indonesia mengalami kejadian yang sama.

"Dua jenis BBM yang langka itu adalah premium dan solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman. Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh Pertamina," ujar Mulyanto. 
 
Dilaporkan bahwa sepekan ini banyak daerah mulai terjadi kelangkaan BBM Premium dan solar. Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya. Padahal tidak ada kebijakan Pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium pada tahun 2021.

Mulyanto mendesak BPH Migas segera menginvestigasi kelangkaan itu, apalagi beberapa waktu lalu di Semarang ditemukan gudang penimbunan BBM bersubsidi yang akan diselundupkan. Selain itu BPH Migas perlu mempercepat penggunaan nozel digital di setiap SPBU. 

"Harusnya dengan nozel digital ini peluang penyimpangan di titik SPBU dapat tertutup sama sekali. Peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah rentang antara titik penyerahan DO sampai titik SPBU, alias terjadinya 'kencing' (penyelundupan; penyaluran secara ilegal) solar di tengah jalan. Karena ini adalah rentang wilayah yang tidak terawasi," kata Mulyanto. 

Dia meminta Pemerintah, Pertamina, dan BPH Migas memikirkan cara penguatan sistem audit BBM. Misalnya, memberlakukan sistem pembayaran subsidi dihitung berbasis jumlah BBM yang keluar dari nozel digital di SPBU, bukan rekapitulasi di depo BBM berbasis DO.

Dengan sistem audit itu, dia meyakini, akan makin jelas bahwa yang dibayar sebagai BBM subsidi hanyalah BBM yang diterima masyarakat yang berhak melalui nozel digital.