Pemerintah dan DPR Sepakat Defisit APBN 2022 4,85 Persen dari PDB

VIVA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Pemerintah telah menyepakati defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 senilai Rp868,02 triliun, atau setara 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini turun dibanding defisit APBN tahun 2021 yang ditargetkan Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari PDB.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit APBN di atas 3 persen itu akan jadi yang terakhir, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

"APBN 2022 sebagai periode yang terakhir dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, yang membolehkan pemerintah untuk melakukan defisit di atas 3 persen," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa 28 September 2021.

Sri Mulyani pun meminta kepada pihak Banggar DPR RI untuk terus mengawal usulan APBN di tahun-tahun mendatang, supaya kedua pihak bisa saling bersinergi demi mencapai tujuan proses pemulihan ekonomi nasional yang telah dirancang pemerintah. "Supaya kita bisa terus mengawal pemulihan ekonomi, dan di sisi lain juga bisa terus menyehatkan kembali APBN atau konsolidasi fiskal pada tahun 2023," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih atas persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan oleh Banggar DPR RI dalam rapat hari ini.

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ketua (Banggar) dan seluruh wakil ketua Banggar, para anggota Banggar dan seluruh anggota dewan di seluruh komisi, yang telah bekerja luar biasa keras dalam rangka menyelesaikan pembahasan RUU APBN TA 2022," kata Sri Mulyani.

Menkeu menambahkan, proses yang dilakukan pada pengambilan keputusan ini memberikan pemerintah kesempatan untuk terus menyempurnakan perspektif dan desain dari respons kebijakan di tengah situasi yang masih sangat tidak pasti dan menatang. Baik itu karena pandemi maupun proses pemulihan ekonominya. Apalagi, saat ini berbagai dinamika global memang memiliki risikonya bagi masing-masing negara.

"Kita lihat dan kita coba untuk memitigasi risikonya, dan kami berterima kasih atas dukungan dewan yang diberikan kepada pemerintah demi memulihkan ekonomi Indonesia dan dalam langkah-langkah strategis untuk melakukan reformasi struktural yang akan terus dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Diketahui, Pemerintah dan Banggar DPR RI telah berkomitmen untuk terus memperkecil defisit anggaran sampai di bawah 3 persen, pada tahun 2023 mendatang. Adapun defisit APBN pada 2022 Rp868,02 triliun, terhitung lebih kecil dari defisit tahun 2021 yang sebesar Rp1.006,38 triliun atau setara 5,70 persen PDB.

Perhitungan defisit APBN 2022 setara 4,85 persen PDB ini turut dipengaruhi oleh target pendapatan negara senilai Rp1.846,14 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510 triliun, PNBP Rp335,55 triliun, dan penerimaan hibah Rp579,9 miliar. Sementara belanja negara ditarget sebesar Rp2.714,16 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.943,74 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp770,41 triliun.