Risma Minta Bank Himbara Antarkan Bansos hingga Daerah Pedalaman

VIVA – Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan arahan kepada para bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Kalimantan Selatan untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat bantuan sosial. Sehingga bansos yang diberikan tepat sasaran.

Menurutnya, bank perlu mengambil inisiatif untuk jemput bola ke lokasi terdekat dari domisili penerima manfaat. Agar selain tepat sasaran, bansos bisa segera diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Saya minta bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke KPM. Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transportasi. Kasihan KPM-nya," ujar Risma, sapaan karibnya, usai memimpin kegiatan pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, dikutip dari keterangannya, Kamis, 16 September 2021.

Risma menegatakan, permintaan ini berdasarkan salah satu masukan yang terungkap dalam pertemuan tersebut. Yaitu proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis.

Baca juga: Ahok Buka-bukaan Alasan Utama Pertamina Semangat Ambil Alih Blok Rokan

Di kawasan ini secara umum ditandai dengan adanya dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi tersebut sedikit banyak memengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," katanya.

Menanggapi hal tersebut Koordinator Nasional Jaringan Mubaligh Muda Indonesia (JAMMI), Irfaan Sanoesi menyambut baik inisiatif Risma tersebut. Karena merupakan bentuk kepedulian dan kepekaan terhadap masyarakat terutama yang sangat membutuhkan karena terdampak pandemi.

"Selain dapat memudahkan bagi masyarakat dalam pencarian, hal itu juga dapat mempercepat dalam penyaluran sehingga warga dapat segera menerima manfaat dari bantuan tersebut," tambah Irfaan.

Dalam pertemuan tersebut, Risma juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel. Persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," katanya.