Sri Mulyani Sebut Ada Vaksin Mandiri Jika COVID-19 Sudah Jadi Endemi

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah kini mempertimbangkan adanya vaksin mandiri atau yang berbayar untuk pandemi COVID-19. Dia mengaku telah berkonsultasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Selain itu, dia melanjutkan, dalam Rancangan APBN 2022 juga telah diberikan ruang supaya adanya program vaksin mandiri bagi masyarakat yang mampu. Meski begitu, dia menyatakan tetap mencadangkan anggaran pengadaan vaksin sebesar Rp35 triliun.

Akan tetapi, dia menekankan, keberadaan vaksin mandiri dan vaksin yang gratis disediakan pemerintah ini pada dasarnya akan mengikuti status penetapan COVID-19 apakah tetap dianggap sebagai pandemi atau berubah menjadi endemi.

"Kalau masih dalam situasi wabah pandemi dan itu kemudian mencapai apa yang disebut herd immunity kita akan menggunakan APBN dan itu gratis," kata dia saat konferensi pers, Rabu, 25 Agustus 2021.

Baca juga: Kinerja Keuangan VIVA dan MDIA Membaik di Semester I-2021

Akan tetapi, dia melanjutkan, jika nantinya status COVID-19 telah ditetapkan sebagai endemi, maka dibutuhkan adanya vaksin yang berkelanjutan, misalnya untuk booster vaksin Sinovac. Sehingga, ini dimungkinkan untuk menerapkan vaksin mandiri.

"Seiring dengan tadi kemungkinan terjadinya perubahan pandemi jadi endemi dan tentu akan menimbulkan kebutuhan untuk mereka yang melakukan booster maka kita ada kemungkinan dibuka untuk vaksin mandiri," tegas Sri.

Namun demikian, Sri menekankan, untuk merek vaksin COVID-19 apa saja yang akan digunakan untuk program vaksin mandiri ini nanti akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Meski demikian, pemerintah dikatakannya mendorong vaksin merah putih.

"Namun kita harap tahun depan kita sudah produce vaksin merah putih, termasuk yang pengadaan dari pemerintah sendiri yang kita harap juga dukung kenaikan atau pengadaan untuk vaksin merah putih," tuturnya.

Adapun mekanisme dalam menentukan siapa saja yang mampu atau bisa menggunakan vaksin mandiri dan mana yang akan tetap dibantu pemerintah dikatakannya akan dibahas secara teknis antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

"Demikian juga pertanyaan mengenai harganya, nanti Pak Menkes yang menentukan. Yang jelas ini meski mandiri dan berbayar sendiri harganya ditetapkan Pak Menkes," ujar Sri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya membatalkan vaksin COVID-19 berbayar bagi individu yang direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pembatalan tersebut dilakukan setelah Presiden Jokowi menerima masukan dari banyak pihak.

"Setelah mendapatkan masukan dan respons masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Jumat, 16 Juli 2021.