Jokowi Umumkan Belanja Negara 2022 Turun Jadi Rp2.708 Triliun

VIVA – Presiden Jokowi mengumumkan, Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya. Hasilnya, khusus untuk belanja negara diturunkan.

Saat menyampaikan pidato di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021, Jokowi mengatakan, Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun. Angka ini menurun jika dibandingkan APBN 2021 sebesar Rp2.750,03 triliun.

"Yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun," kata Jokowi.

Baca juga: Dipakai Jokowi, Perajin Pakaian Adat Baduy Mulai Banyak Pesanan

Adapun untuk anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan Pandemi COVID-19, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Untuk penanganan COVID-19, fokus Pemerintah disebutkannya antara lain, antisipasi risiko dampak COVID-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

"Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia," tegas Kepala Negara.

Di tengah pandemi ini, Jokowi menekankan, Indonesia harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. Selain itu, juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir.

Adapun untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Pembangunan SDM dipastikan Jokowi tetap menjadi agenda prioritas Pemerintah demi memanfaatkan bonus demografi.

"Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," ujar dia.

Sementara itu, Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar hingga mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

Kemudian menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi. (dum)