Konvensi ALB Kadin di Jakarta Sempat Ricuh, Ini Penyebabnya

VIVA – Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berlangsung ricuh Jumat sore, 25 Juni 2021. Hal itu karena digelar secara daring dan juga di Menara Kadin Indonesia lantai 29, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Perwakilan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) sekaligus Voter di Munas Kadin, Nofel Saleh Hilabi mengatakan konvensi tersebut ricuh lantaran digelar secara daring. Keributan terjadi karena satu dan yang lainnya ingin berbicara.

“Jadi konferensi tadi sebenarnya kita berharap itu tidak terlaksana. Tadinya dikarenakan hal ini hal baru kita melaksanakan konferensi dengan zoom atau online. Dan di situ juga banyak aspirasi yang jadi keributan. Karena satu mau ngomong semua mau ngomong. Kan semua mempunyai hak berbicara nah sehingga tadi ada sedikit kekisruhan,” kata Nofel kepada wartawan, Jumat, 25 Juni 2021.

Baca juga: Polisi Gandeng Hongkong Cari Pemilik Akun Kotz soal Data Penduduk Bocor

Dia mengatakan, meski sempat berjalan ricuh konvensi ALB Kadin tersebut tetap berjalan dan mendapatkan calon-calon voters untuk Munas Kadin.

“Jadi sekarang sudah ada voters yang pasti dari konferensi tadi yang terpilih salah satunya saya dari APJATI, kita salah satu voters,” imbuhnya.

Dia pun berharap ke depannya KADIN nantinya mempunyai satu wadah yang di mana membawahi asosiasi khusus yang bernaung di bawah Kadin.

“Ke depan bahwa kadin harus mempunyai satu wadah satu struktur yang memang membawahi Asosiasi, khusus Asosiasi. Karena Asosiasi ini cukup banyak yang bernaung di bawah kadin dan semua memiliki sektor yang berbeda beda berarti harus ada satu konsen satu waktu atau ada satu bisnis center yang memang bisa memenuhi kebutuhan dari Asosiasi yang di mana di setiap bidang Asosiasi yang ada,” terangnya.

Dikatakan Nofel, dari konvensi tadi, kurang lebih 70 persen yang merasakan keberatan dengan digelarnya secara daring. Mengingat memang tidak dapat izin untuk menggelar tatap muka secara langsung dikarenakan tidak mendapat izin dari pemerintah dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum usai di Indonesia.

“Banyak sekali hampir saya kira kurang lebih 60 sampai 70 persen mereka karena hal ini tidak pernah terjadi gitu ya karena kita menghadapi COVID-19 hampir semua orang dengan zoom cuma kan aturan organisasinya dengan zoom ini mestinya harus ada ini kan enggak ada hal itu dadakan,” kata dia.

“Tadinya memang kita ingin bertemu hari ini tatap muka tapi karena tidak diperbolehkan izin tidak dapat dari pemerintah sehingga langsung dengan zoom. Nah semestinya secara organisasi harus ada aturannya dulu,” kata dia lagi.

Nofel menyebut walaupun konferensi tadi banyak pertentangan tapi keputusan itu tetap berjalan sampai hari ini.