Mulai 1 Juni, Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link Enggak Gratis

Ilustrasi transaksi di ATM
Sumber :
  • www.pixabay.com/mrganso

VIVA – Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan mengenakan biaya untuk untuk pengecekan saldo hingga tarik tunai di ATM Link. Sebelumnya untuk pengecekan saldo hingga tarik tunai, tidak dikenakan biaya alias gratis.

Para pengguna ATM Link nantinya akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500 untuk tiap pengecekan saldo, dan Rp5.000 untuk setiap penarikan tunai.

Bank Mandiri sebagai salah satu bagian dari jaringan ATM Link, dalam situs resminya menjelaskan bahwa ketentuan itu akan mulai berlaku per 1 Juni 2021 mendatang.

"Biaya administrasi ini berlaku terhitung mulai 1 Juni dan seterusnya hingga ada perubahan di kemudian hari," sebagaimana dikutip dari situs resmi Bank Mandiri, Jumat 21 Mei 2021.

Baca juga: Sri Mulyani Buka-bukaan soal Kenaikan Tarif PPN

Selain pengenaan biaya pada dua layanan tersebut, ATM Link juga akan tetap mengenakan biaya transfer antarbank BUMN sebesar Rp4.000.

Masih di dalam keterangan resmi Bank Mandiri, nantinya biaya transaksi ini akan diberlakukan kepada nasabah Bank Mandiri yang bertransaksi di ATM Bank Himbara lain seperti misalnya di ATM Bank BNI, BRI dan BTN, atau ATM lainnya dengan tampilan ATM Link. Selain Bank Mandiri, pengumuman senada juga dipublikasikan oleh anggota Bank Himbara lainnya seperti BNI, BRI, dan BTN melalui situs-situs resmi mereka.

"Biaya transaksi ini akan didebet langsung dari rekening nasabah pada saat nasabah melakukan transaksi," sebagaimana dikutip website resmi BRI.

Diketahui, ATM Link pertama kali diluncurkan oleh para bank BUMN pada Desember 2015, guna menekan biaya operasional mereka. Melalui jaringan ATM Link ini, diharap para anggota Himbara akan dapat memberikan biaya pelayanan yang lebih murah.

Karenanya, biaya transaksi cek saldo dan penarikan uang seluruh bank BUMN di ATM Link tidak dikenakan biaya alias gratis sebelumnya adanya aturan baru ini.

ATM Link sendiri diketahui berada di bawah pengelolaan PT Jalin Pembayaran Nusantara, yang merupakan sebuah perusahaan switching hasil inisiatif Kementerian BUMN, para anggota Himbara (BTN, BNI, Bank Mandiri, BRI), serta Telkom Indonesia pada November 2016 silam. (oya)