ADB Ramal Ekonomi RI Tumbuh 4,5 Persen pada 2021 di Bawah Malaysia

VIVA – Asian Development Bank (ADB) telah merilis angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021. Hasilnya ekonomi Indonesia pulih namun tertinggal dari pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangga.

Dikutip dari Asian Development Outlook 2021 yang dipublikasikan Rabu, 28 April 2021, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI hanya mencapai 4,5 persen pada 2021. Kemudian kembali ke posisi 5 persen pada 2022.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, angka itu jauh di bawah sebab ADB perkirakan negara tersebut bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 6 persen dan pada 2022 5,7 persen. Sedangkan Vietnam melejit hingga 6,7 persen dan 7 persen.

Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein menjelaskan, pada dasarnya respons kebijakan pemerintah selama ini sudah baik dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Terbukti dari kontraksi ekonomi pada 2020 yang hanya 2,07 persen.

"Indonesia melewati tahun 2020 dengan baik berkat respons krisis yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan bagus, dan kepemimpinan yang kuat dalam menanggulangi pandemi,” kata dia melalui keterangan tertulis hari ini.

Akan tetapi, dia menerangkan, terdapat beberapa risiko yang signifikan terhadap perkiraan ini. Terutama, akibat pemulihan global yang dapat terganggu antara lain oleh ancaman dari mutasi virus corona yang baru.

Di sisi lain, laju vaksinasi yang tidak merata di dunia, dan pengetatan keuangan global yang tidak terduga sebelumnya juga masih membayangi proses pemulihan ekonomi di Indonesia maupun negara lainnya.

Di dalam negeri, pemulihan ekonomi dapat melambat bila terjadi lonjakan kasus COVID-19 selama bulan Ramadhan, keterlambatan dalam upaya vaksinasi, dan melemahnya pendapatan pemerintah.

Agar terjadi pemulihan yang berkelanjutan, melalui proyeksi ini ADB merekomendasikan agar Indonesia memobilisasi sumber daya domestik dan memastikan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.

Kekhawatiran mengenai utang yang berlebihan dapat diatasi dengan reformasi fiskal untuk memperluas basis pajak, meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak, serta menutup celah-celah perpajakan.

"Mendorong pemulihan yang ramah lingkungan akan melindungi lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan kerja," tegasnya.