Lalu Lintas Padat, Merak-Bakauheni Butuh Tambahan Dermaga Ekonomi

VIVA – Padatnya jalur penyeberangan Merak-Bakauheni saat ini menjadi sorotan publik. Pemerintah dan otoritas penyeberangan dinilai perlu membangun dermaga baru guna memenuhii kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono berpendapat, yang dibutuhkan saat ini adalah dermaga ekonomi ketimbang dermaga eksekutif. Sehingga bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat pengguna moda transportasi tersebut.

"Merak-Bakauheni justru butuh tambahan dermaga ekonomi. Supaya kapal-kapal di lintasan tersibuk di Indonesia itu bisa beroperasi secara optimal untuk melayani masyarakat," ujar Bambang dikutip dari keterangannya, Minggu 14 Februari 2021.

Bambang menjabarkan, saat ini di lintasan Merak-Bakauheni terdapat 7 pasang dermaga, termasuk satu dermaga eksekutif. Sedangkan armada yang beroperasi 74 unit sehingga setiap dermaga digilir untuk 10-11 kapal.

Baca juga: Dorong Industri Lokal, Kemenparekraf Hadirkan Pameran Spesial Sumut

Padahal, kata Bambang Haryo, tiap dermaga ekonomi idealnya melayani 6 kapal (4 kapal operasi dan 2 kapal off) atau total 36 kapal ekonomi per hari. Akibat dermaga lebih sedikit, hanya 35 persen dari 74 kapal ferry yang dapat beroperasi di lintasan itu per tahun. Sisanya terpaksa lego jangkar di luar area pelabuhan menunggu giliran operasi.

"Kondisi ini akibat jumlah kapal banyak tetapi dermaga nya kurang," paparnya. 

Lebih lanjut dia menjelaskan, kekurangan dermaga ekonomi menyebabkan utilisasi kapal-kapal di lintasan itu sangat rendah (under-utilize). Sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

Imbasnya, biaya itu tidak hanya ditanggung oleh operator kapal, konsumen juga dirugikan. Karena tarif menjadi mahal karena biaya operasional kapal tinggi, waktu tempuh pelayaran lebih lama, dan ketersediaan kapasitas angkut tidak maksimal. 

"Untuk menyesuaikan jadwal operasi yang terbatas, kapal-kapal ekonomi terpaksa mengurangi kecepatannya. Padahal kecepatan mereka banyak yang di atas 15 knot atau bisa 1 jam pelayaran seperti standar kapal eksekutif, tetapi 'dipaksakan' jadi 2-3 jam," ungkapnya. 

Berdasarkan hal tersebut, dia mengatakan, Pelabuhan Merak dan Bakauheni idealnya memiliki 2 kali lipat jumlah dermaga saat ini. Atau, 14 pasang dermaga agar 70 persen armada di lintasan itu bisa beroperasi.

"Tugas pemerintah dan ASDP adalah segera menambah dermaga ekonomi, bukan bangun dermaga eksekutif lagi. Rakyat jangan ditekan supaya bayar lebih mahal untuk mendapat kecepatan waktu tempuh dengan menggunakan dermaga eksekutif," tegas ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur itu.

Karena itu menurutnya, rencana PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membangun dermaga eksekutif baru khusus untuk kapal ferry swasta di lintasan Merak-Bakauheni dinilai tidak tepat. Apalagi saat ini, BUMN tersebut sedang ditelusuri KPPU terkait isu monopoli dan pelanggaran hak-hak konsumen.

"Fokus dulu membenahi dermaga eksekutif yang sudah ada dengan menempatkan kapal-kapal sesuai standarisasi eksekutif, seperti yang sudah ada di kapal-kapal ferry swasta terbaik," tambahnya. 

Terlepas dari hal tersebut, Bambang pun menilai, kapal ekonomi saat ini juga telah bisa memberikan kecepatan seperti standar kapal eksekutif jika jumlah dermaga memadai. Pelayanannya pun sudah bisa lebih baik jika disediakan fasilitas terminal yang layak seperti di dermaga eksekutif. 

Bahkan dia mengatakan, kapal-kapal ekonomi di Merak-Bakauheni sudah sejajar dengan kapal-kapal eksekutif. Hal itu juga terlihat dari tahun pembuatannya lebih muda, fasilitas lebih lengkap, dan ukurannya lebih besar.

"Kecepatannya juga banyak di atas 15 knot, sedangkan kapal eksekutif mayoritas justru 13 knot ke bawah," lanjutnya.

Karena itu dia menyarankan, daripada membangun dermaga eksekutif baru, ASDP sebaiknya memberikan tempat bagi operator swasta terbaik yang sering mendapat penghargaan dari Kemenhub dan Presiden RI. Untuk ikut melayani dermaga eksekutif yang sudah ada, agar tidak dituding monopoli. 

"Harap diingat, dermaga itu dibangun menggunakan full APBN, yakni APBN 2012 dan PMN (Penyertaan Modal Negara) 2016-2017," tegasnya.