Kaleidoskop 2020: Geliat BUMN Mengadang Pandemi COVID-19

VIVA – Tahun 2020 menjadi ujian sekaligus tantangan bagi banyak usaha, tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tak sedikit BUMN yang merugi akibat pandemi COVID-19.

Sebelum pandemi masuk pada Maret 2020, Menteri BUMN Erick Thohir telah menggulirkan wacana pembentukan sistem klaster atau sub holding BUMN. Semula, BUMN yang berjumlah 142 akan dirampingkan menjadi hanya 15 klaster.

Dari 15 klaster itu, direncanakan sebanyak 14 klaster sesuai bisnis utama. Sedangkan, satu klasternya lagi adalah yang tidak memiliki proses bisnis yang baik akan dilikuidasi atau merger.

Tapi proses itu memang belum seluruhnya selesai. Nyatanya, dari 142 BUMN itu, ternyata mereka pun punya anak dan cucu usaha yang jumlahnya mencapai 800 perusahaan.

Proses ini tentu tak mudah, apalagi Erick juga diberi tugas tambahan. Dia ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). BUMN pun akhirnya fokus saling bahu membahu mengadang virus asal Wuhan itu.

Di satu sisi, BUMN 'sakit' pun berupaya memperbaiki bisnisnya agar bisa hidup sehat kembali. Salah satunya adalah Jiwasraya yang pada ujungnya harus disuntik dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) lewat PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) mulai tahun depan. 

Berdasarkan catatan VIVA, berikut sejumlah geliat BUMN memperbaiki bisnis serta ikut serta menangani pandemi COVID-19: 

1. Holding BUMN Masih Mencari Bentuk

Satu per satu Holding BUMN terbentuk, mulai dari Holding BUMN Migas, Holding BUMN Farmasi hingga Holding BUMN Pariwisata. Namun, penggabungan bisnis BUMN melalui holding ini masih butuh penyempurnaan lebih lanjut, banyak yang belum selesai atau pun belum sempurna.

Apalagi, beberapa BUMN harus menderita kerugian berat akibat pandemi COVID-19. Sebut saja PT Pertamina yang harus mengalami kerugian mencapai Rp11 triliun pada Semester I-2020.

Kepada VIVA, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta menuturkan bahwa pihaknya selaku pemegang saham, lebih berharap holding ini akan memperbaiki koordinasi, ketimbang ukuran peningkatan dividen. 

2.  Holding BUMN Farmasi Urus Vaksin COVID-19

Holding BUMN Farmasi dipercaya mengurus vaksin COVID-19. Pimpinan Holding ini adalah Honesti Basyir yang juga merupakan Direktur Utama PT Bio Farma. 

Mereka bekerja sama dengan perusahaan asal China, Sinovac untuk memproduksi vaksin. Tampaknya vaksin akan menjadi hal utama untuk pemulihan ekonomi ke depannya. BUMN akan mengambil peran di situ. 

3. Jiwasraya Disuntik PMN Rp22 Triliun lewat BPUI

PT Asuransi Jiwasraya terus berjuang sembuh dari 'sakit' setelah kasus keuangan dan investasi yang membuatnya sekarat. Program penyelematan polis pun dilakukan melalui inisiasi pemerintah. 

Dalam program penyelamatan polis, pemerintah selaku pemegang saham akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) senilai Rp22 triliun. Rinciannya, Rp12 triliun pada tahun 2021 dan Rp10 triliun di tahun 2022.

PMN ini akan digunakan untuk mendirikan perusahaan asuransi bernama IFG Life. Nantinya, IFG Life akan menerima polis hasil dari pengalihan program penyelamatan polis asuransi Jiwasraya. Total pemegang polis Jiwasraya mencapai 2,63 juta.

Meski begitu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatawarta menuturkan bahwa sebetulnya pemerintah tidak langsung menggelontorkan PMN ke Jiwasraya melainkan ke BPUI untuk mendirikan perusahaan baru. 

4. Tahun 2021, Pemerintah Suntik Modal 8 BUMN senilai Rp37,4 triliun

Mengutip Buku II Nota Keuangan, direncanakan ada 8 BUMN yang akan mendapat PMN pada 2021, di antaranya adalah: 

1. PT Sarana Multigriya Finansial (Rp2,3 triliun)
2. PT Hutama Karya (Rp6,2 triliun)
3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Rp20 triliun), 4. PT PLN (Rp5 triliun)
5. PT PAL Indonesia (Rp1,3 triliun) 
6. PT Pelindo III (Rp1,2 triliun) 
7. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Rp500 miliar)
8. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Rp1 triliun).

5. Bank Syariah Indonesia Ditargetkan Masuk 10 Top Dunia

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir menargetkan Bank Syariah Indonesia masuk dalam 10 bank syariah terbesar di dunia dalam lima tahun ke depan atau pada 2025.

Keberadaan Bank Syariah Indonesia diakui Erick merupakan sebuah alternatif dari sistem perbankan yang ada di Indonesia. Ini tak lain adalah untuk mendukung dan memudahkan dukungan daripada modal dan inisiasi para pengusaha yang akan mengembangkan dan membuka lapangan kerja.

"Karena penting sekali, di mana pembukaan lapangan kerja tidak bisa bertopang kepada pemerintah atau BUMN saja. Tetapi dengan banyaknya pengusaha, pembukaan lapangan kerja juga bisa ditingkatkan," tuturnya.

Proses merger bank syariah ini akan dilakukan mulai 1 Februari tahun 2021 meskipun akta penggabungan sudah diteken. Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, Hery Gunardi, mengaku telah memiliki rencana bisnis Bank Syariah Indonesia dalam tiga tahun mendatang.

Di samping mempersiapkan proses merger yang rencananya akan dilakukan pada 1 Februari 2021, pihaknya juga sudah mempersiapkan rencana bisnis untuk tahun 2021, 2022, dan 2023.