PP Muhammadiyah Minta Bank Syariah Indonesia Dikelola Secara Terbuka

VIVA – PP Muhammadiyah angkat suara mengenai keberadaan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto, mengatakan BSI sebagai bank syariah maupun lembaga perbankan milik negara hendaknya benar-benar menjadi perbankan Indonesia yang dikelola secara good governance, profesional, dan terpercaya untuk sebesar-besarnya hajat hidup dan peningkatan taraf hidup rakyat.

"Pengelolaan dan manajemen BSI harus benar-benar dikontrol dengan seksama, transparan, dan akuntabel sehingga sejalan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta tidak ada pihak manapun yang menyalahgunakan dan memanfaatkan perbankan Indonesia untuk kepentingan yang bertentangan dengan asas, fungsi, dan tujuannya," kata Agung dalam konferensi pers, Selasa 22 Desember 2020

Menurut Agung, BSI dan perbankan Indonesia pada umumnya harus memiliki kebijakan khusus yang bersifat imperatif yang lebih besar atau minimal 60 persen untuk pembiayaan UMKM untuk akselerasi pemberdayaan, penguatan, dan pemihakan yang tersistem kepada UMKM dan kepentingan mayoritas masyarakat kecil. Kinerja dan keberhasilan BSI hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

"Kebijakan tersebut dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi sekaligus terwujudnya pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Bila kesenjangan sosial-ekonomi dibiarkan akan merusak kebersamaan dan persatuan Indonesia," ujar Agung

BSI dan perbankan, kata Agung pada umumnya tidak menjadi lembaga yang memberi kemudahan dan dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki akses kuat secara ekonomi, politik, dan sosial manapun. BSI sesuai wataknya sebagai bank syariah sangat tepat apabila mendeklarasikan diri

sebagai bank yang fokus kepada UMKM untuk percepatan perwujudan keadilan sosial ekonomi secara lebih progresif di negeri ini. 

"BSI yang berlabelkan syariah secara khusus penting menaruh perhatian, pemihakan, dan kebijakan imperatif pada program penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang sampai saat ini masih lemah secara ekonomi. Bila umat Islam kuat maka bangsa Indonesia pun akan menjadi kuat dan maju," katanya

Muhammadiyah, lanjut Agung, dengan seluruh amal usaha (AUM) dan jaringan organisasinya siap secara konsep dan langkah nyata untuk mengembangkan program UMKM dan ekonomi kerakyatan. "Hal itu sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan New Economic Policy yang berbasis pada Kebijakan Ekonomi Berkeadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia," ujarnya. (ren)

Baca juga: Muhammadiyah Mau Tarik Dana, Bank Syariah Indonesia Janji Dukung UMKM