Serap Banyak APBN, Pilkada Dikritik Tak Berefek ke Ekonomi Daerah

VIVA – Pilkada 2020 atau pemilihan kepala daerah secara serentak yang digelar hari ini, Rabu, 9 Desember 2020, telah banyak menyerap banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi dampaknya ke ekonomi daerah bisa dikatakan tidak terasa. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, mengatakan kondisi itu disebabkan terlalu dipaksakannya penyelenggaraan Pilkada di masa Pandemi COVID-19. Sebab, masyarakat tidak bisa aktivitas banyak. 

"Pilkada kurang berdampak pada perekonomian karena masyarakat cenderung berhenti bekerja, sementara itu setelah memilih di TPS ya pulang ke rumah. Apalagi ada kenaikan kasus COVID-19 dalam seminggu terakhir banyak yang hindari kerumunan," katanya hari ini.

Berbeda saat penyelenggaraan pilkada secara serentak di masa normal. Ditegaskannya pada masa itu pilkada selalu turut memberikan andil besar dalam pertumbuhan ekonomi, karena adanya belanja yang besar di tengah masyarakat.

Baik belanja saat kampanye oleh para pasangan calon kepala daerah dan partai pendukungnya, juga dari masyarakat yang selalu memanfaatkan momen libur pilkada untuk beraktivitas di tempat belanja, hiburan maupun wisata 

"Sekarang serba sulit. Daya beli juga sedang turun. Selain itu pada saat kampanye biasanya ada panggung, hotel penuh untuk acara jelang pilkada juga percetakan kebanjiran order, saat ini cenderung sepi," tutur Bhima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk pilkada tahun ini mendapatkan tambahan dari APBN 2020 sekitar Rp5,41 triliun. Sebab, penyelenggaraan pilkada yang selama ini dari APBD tidak cukup karena adanya Pandmei COVID-19.

"Tadinya sebelum ada protokol kesehatan Rp15,23 triliun yang didanai APBD, dengan adanya protokol kesehatan anggarannya jadi Rp20,64 triliun," kata Sri saat konferensi pers virtual, Selasa, 22 September 2020. (ren)