Resesi, Misbakhun Usul Solusi Termasuk Swasta Dapat Stimulus PEN
VIVA – Pengumuman dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus yang berarti resesi, dianggap tidak mengejutkan. Hal yang harus dilihat, bagaimana membedah masalahnya dan diambil kebijakan terutama oleh negara.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, hal yang lebih utama saat ini ialah mencari solusi atas masalah ekonomi efek pandemi COVID-19.
“Pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh BPS untuk periode Q3 2020 pada posisi -3,49 secara yoy (year on year) dan pada posisi resesi sudah kita prediksi kan sejak awal. Saat ini bukan lagi berdebat pada definisi resesi lagi,” ujar Misbakhun dalam keterangan yang diterima VIVA, Kamis, 5 November 2020.
Baca juga: Indonesia Resmi Resesi Ekonomi Malah Bikin IHSG Hari ini Meroket
Menurut politikus Partai Golkar itu, harus ada perbaikan fundamental. Agar risiko akibat resesi bisa diantisipasi. Juga tidak merembet ke sektor lainnya. Maka menurut dia, perlu dimitigasi indikasi negatif yang mana sehingga itulah yang diambil tindakan.
"Indikator negatif yang menjadi penyebab resesi harus dimitigasi, sehingga durasi resesi ekonomi yang kita alami tidak panjang dan cepat berlalu,” tuturnya.
Pandemi adalah faktor utama penyebabnya. Lantaran ada pembatasan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga menimbulkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berbagai upaya memang telah dilakukan. Termasuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat hingga UMKM. Namun, Misbakhun juga mengingatkan soal pentingnya perbaikan pada sisi permintaan (demand side).
Dijelaskannya, lebih dari 56 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia didorong oleh konsumsi rumah tangga kelas menengah. Sementara saat ini, sektor ini sedang turun drastis. Sehingga pertumbuhan ekonomi terkontraksi sangat dalam.
“Sampai saat ini kebijakan stimulus yang ada dan dilakukan oleh pemerintah masih belum ada yang menyentuh sisi perbaikan konsumsi kelas menengah, padahal mereka ini membutuhkan stimulus tersebut karena daya tahan mereka dalam melakukan konsumsi terbatas. Tanpa bantuan stimulus, mereka akan cenderung membatasi konsumsi,” katanya.
Mengenai anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Misbakhun berharap dana PEN dalam APBN 2021 lebih besar. Tapi bantuan yang diberikan pemerintah sudah seharusnya tidak hanya BUMN. Tapi juga sektor swasta hingga korporasi.
“Dengan demikian cakupan dan sektor-sektor yang harus diberi stimulus ekonomi juga lebih banyak, termasuk ke korporasi. Seharusnya dukungan kepada sektor korporasi tidak hanya untuk BUMN, tetapi juga ke sektor-sektor swasta yang menjalankan kegiatan bisnis dan menguasai pasar,” lanjut anggota asal Pasuruan Jatim ini.
Oleh karena itu, Misbakhun mendorong pemerintah lebih serius dalam program penempatan dana di perbankan. Tujuannya ialah membantu program restrukturisasi kredit sektor perbankan.
“Penempatan dana pemerintah ini akan sangat menyelamatkan sektor perbankan dan membantu likuiditasnya. Perbankan mengalami kesulitan likuiditas akibat program restrukturisasi yang saat ini dijalankan guna menyelamatkan aktivitas sektor riil yang terhantam karena COVID-19,” katanya.
Ia juga menilai, pemerintah belum membangun rasa percaya diri sektor keuangan. Penempatan dana di bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) masih belum efektif.
Untuk itu, lanjut dia, harus ada program penempatan dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang signifikan.
“Jumlahnya sekitar 25 sampai 30 persen dari total portofolio kredit perbankan dan diinjeksikan kepada seluruh perbankan tanpa membedakan mereka anggota Himbara atau Perbanas,” katanya.
Misbakhun menegaskan, upaya-upaya tersebut perlu dikuatkan dan lebih diperinci. "Kemudian dieksekusi sebagai kebijakan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi kita saat ini supaya segera keluar dari situasi resesi,” katanya.