Mahfud: Jangan Terlalu Ngegas Lawan COVID-19 tapi Lupa Bangun Ekonomi

VIVA –  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan penanganan COVID-19 harus seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, pemerintah sudah mempunyai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu ibarat rem dan gas. Jangan terlalu cepat ngegas agar COVID-19 terus yang dilawan, namun lupa membangun ekonomi ya," kata Mahfud saat perayaan HUT IDI ke-70 yang disiarkan secara virtual, Sabtu 24 Oktober 2020.

Baca Juga: Alhamdulilah, Kasus Sembuh Corona 24 Oktober Lebih Banyak dari Positif

Mahfud mengungkapkan dalam pengambilan kebijakan penanganan COVID-19 masih sering muncul perbedaan pendapat di antara para kalangan dokter. Namun, menurutnya hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja. 

Pun, ia menambahkan untuk pengambilan kebijakan terkait penanganan COVID-19 di kalangan dokter masih sering terjadi perbedaan pendapat.

Namun, hal itu juga bukan hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh negara. Begitu pun di tingkat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perbedaan tersebut juga sering terjadi.

Atas dasar itu, Mahfud menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah dan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19. Dengan demikian, semua bisa ditangani dengan baik.

"Suka tidak suka pemerintah harus mengambil kebijakan. Jangan ikut-ikutan panik, lalu tidak membuat kebijakan," ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Selain itu, ia mengingatkan agar para dokter bekerja secara profesional dan mengedepankan independensi saat menjalankan tugas. Sebab, menurutnya banyak juga laporan negatif tentang dokter yang menelantarkan pasien hingga hanya mengutamakan bisnis obat.

“Ilmu kedokteran itu obyektif, tapi harus memihak. Memihak kepada kehidupan manusia, kepada kelangsungan hidup manusia,” kata Mahfud.