Kerja Sama BUMN dengan PBNU Pulihkan Ekonomi Diminta untuk Diawasi

VIVA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi hubungan kerja sama antara Kementerian BUMN dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk pulihkan ekonomi nasional.

Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menganggap adanya kerja sama tersebut juga perlu diiringi dengan pemantauan atau pengawasan secara intensif supaya pelaksanaan nota kesepahaman dapat terimplementasi secara menyeluruh sampai tingkat bawah.

“Perlunya semacam satgas atau tim apa saja, yang memantau, melakukan pengawasan, pelaksanaan dari MoU itu. Monev, monitoring evaluasi harus dilakukan secara intensif agar kegiatan program-program yang akan dilaksanakan itu, diimplementasikan secara menyeluruh,” katanya, Kamis, 17 September 2020.

Baca juga: Roy Suryo: Ahok Enggak Ada Manfaatnya, Said Didu Jauh Lebih Kompeten

Akan tetapi, menurut Trubus, kebijakan yang diambil Erick sudah tepat karena mempercepat pemulihan ekonomi nasional itu hanya bisa dilakukan kolaborasi, kerjasama, koordinasi dengan usaha mikro, kecil dan menengah yang biasanya dinaungi organisasi masyarakat atau ormas.

"Di dalam pemulihan ekonomi nasional ini, karena kita sudah tujuh bulan ini terpapar COVID-19 dan angkanya hampir 4.000 per harinya, maka cara mengatasinya adalah dengan PSM atau peran serta masyakat,” katanya.

Sebagai informasi, melalui nota kesepaham yang dilalsanakan pada awal September 2020, maka Menteri BUMN Erick Thohir akan melibatkan NU dalam sejumlah program, salah satunya membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pengadaan barang dan jasa BUMN lewat platform Pasar Digital (PaDi).

"Partisipasi NU sangat penting dalam mengimplementasikan program percepatan pemulihan ekonomi sehingga jika proyek UMKM berbasis digital berhasil maka kerja sama dalam program lain bisa dilanjutkan," kata Erick.