Pandemi COVID-19: Ekonomi di Indonesia Dinilai Dibuka Terlalu Cepat
- abc
Obed Humutur, seorang musisi kafe di Jakarta terpaksa menjual keyboard miliknya.
Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu Kota diterapkan ia nyaris tak pernah lagi manggung, padahal ini adalah mata pencaharian utamanya.
"Saya kecewa karena kita tidak bisa mendapat penghasilan, kita tidak melakukan apa-apa sudah enam bulan dan tak ada cukup bantuan," ujarnya kepada ABC Indonesia.
Obed mengatakan satu-satunya bantuan yang ia terima adalah bantuan sosial berupa satu buah paket berisi beras, ikan sardin kalengan, mie instan, dan biskuit setiap bulannya.
"Tentunya ini tidak akan menolong kita untuk membayar uang sewa kontrakan," kata Obed yang tinggal di rumah susun Bidara Cina, Jakarta Timur.
Obed adalah satu dari jutaan warga Indonesia yang tidak lagi dapat bekerja di tengah pandemi COVID-19, terutama mereka yang bekerja di sektor informal atau yang menggantungkan penghasilan dari kerja harian.
Pekan ini Jakarta kembali memberlakukan PSBB, setelah Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk "menarik rem darurat" setelah melihat perkembangan kondisi COVID-19 saat ini di Jakarta.
Kekhawatiran rumah sakit di Jakarta yang akan melebihi kapasitasnya serta angka penularan rata-rata harian yang setidaknya mencapai 1.000 kasus dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu pertimbangannya.
Epidemiolog dari Universitas Airlangga di Surabaya, Dr Windhu Purnomo menilai kebijakan yang mengedepankan kesehatan adalah yang tepat, meski PSBB kedua di Jakarta dinilainya sebagai sebuah "hasil kompromi".
"Setelah dikritik oleh Komite Kebijakan Airlangga Hartarto, konsepnya dikompromikan dan hasilnya bukan PSBB total, tapi PSBB yang penuh pelonggaran," ujarnya kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.
"Contohnya di konsep awal hanya ada 11 jenis aktivitas esensial yang boleh berjalan, sekarang di luar aktivitas [tersebut] pun masih bisa."
"Membuka keran ekonomi terlalu cepat"
Keputusan Anies sebelumnya mendapat banyak tanggapan dari sejumlah kalangan, termasuk para menteri koordinator yang mengaitkannya dengan aktivitas ekonomi yang juga akan terbatas.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir bahkan pernah mengatakan jika Indonesia "tidak perlu lagi" menerapkan "lockdown".
"Kalau kita lockdown atau PSBB apa yang terjadi? Ekonomi tidak bergerak," ujar Abdul seperti yang dikutip dari Kompas.com.
Sebaliknya, ada pula sejumlah kalangan yang memperingatkan agar Indonesia tidak terburu-buru membuka aktivitas dan kegiatan ekonomi jika pemerintah belum dapat mengontrol angka penularan.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andri Satrio Nugroho mengatakan kesehatan warga dan ekonomi sebenarnya bisa berdampingan jika sudah ada penurunan angka penularan.
"Ketika keran ekonomi dibuka telalu cepat, tapi penanganan belum tuntas, maka muncul sejumlah outbreak [wabah penularan] di perkantoran atau industri, seperti yang kita lihat di Jakarta," jelas Andri kepada ABC Indonesia.
"Akhirnya mereka harus menutup aktivitasnya sendiri dan akan membuat laju ekonomi terhambat."
Tidak hanya itu, semakin tinggi penularan maka akan membuat warga semakin takut dan akan berdampak pada konsumsi massa.
"Sementara perekonomian Indonesia ini ditopang paling besar dari konsumsinya, kalau konsumsinya terpengaruh, maka akan berpengaruh pada sektor-sektor lainnya."
Dr Windhu menilai kalangan pengusaha perlu "mengencangkan ikat pinggang" dengan menghentikan aktivitas demi menekan penularan sehingga roda perekonomian bisa kembali berputar dengan segera.
"Para pengusaha harus mau merugi sebentar. Mereka kan berpuluh-puluh tahun sudah dapat untung. Kalau mau merugi sebentar, toh habis ini ekonomi bisa bergerak kembali."
Prioritas kesehatan atau ekonomi?
Lembaga-lembaga peneliti di Indonesia, termasuk INDEF, sejak bulan Maret lalu sudah merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia memprioritaskan kesehatan ketimbang ekonomi.
"Ini untuk menghindari apa yang kita lihat saat ini, angka penularan tidak turun, tapi kegiatan ekonomi juga tidak bisa dilakukan sepenuhnya," ujar Andri.
Pekan lalu (7/09) Presiden Joko Widodo mengatakan jika "kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik", yang menurut Andri seharusnya ditekankan sejak awal pandemi agar keputusan yang diambil selalu mengarah pada kesehatan.
Di bulan Juli, Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru yang diberi nama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pemerintahan Jokowi juga mengumumkan anggaran senilai Rp10 triliun di akhir Februari lalu untuk mengantisipasi dampak virus corona pada perekonomian Indonesia, termasuk mempromosikan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 senilai Rp72 miliar.
Meski pembayaran "influencer" dinyatakan ditunda setelah Indonesia mengumumkan dua kasus virus corona pertama pada 2 Maret 2020, sejumlah pakar kesehatan dan pengamat menilai kebijakan ini menandakan kesehatan warga bukan menjadi prioritas.
"Indonesia harus meniru Indonesia sendiri pada tahun 2003 ketika SARS merebak di Asia … karena restrictions [pembatasan] pada saat itu lebih cepat dibandingkan saat COVID-19," ujar Andri.
Andri menjelaskan saat wabah SARS pertama kali terdengar, maskapai penerbangan internasional ditutup, produk-produk regulasi terkait protokol kesehatan dikeluarkan dengan cepat, meski kasus SARS belum masuk ke Indonesia.
"Berbeda dengan saat Wuhan sedang ramai dibicarakan, kita masih membuka perbatasan dengan luas, bahkan memberikan insentif terhadap pariwisata kita."
Ada kekhawatiran jika Indonesia kemudian akan butuh waktu lama untuk dapat mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi akibat banyak kebijakan yang saling berseberangan menurut epidemiolog Dr Windhu.
"Antara kata-kata dan kebijakan nggak sejalan. Pemerintah memang mengatakan mendahulukan kesehatan, tapi kita lihat kebijakannya enggak berbasis pada kesehatan publik," jelas Dr Windhu.
Salah satu contohnya adalah kebijakan Satuan Tugas COVID-19 yang memperbolehkan konser musik atau rencana pembukaan bioskop di tengah pandemi.
"Saya menyerah"
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk biaya penanganan COVID-19 pada bulan Agustus kemarin.
Dari jumlah tersebut anggaran sebesar Rp87,55 triliun dialokasi untuk bidang kesehatan dan sisanya, yakni lebih dari Rp600 triliun untuk program pemulihan ekonomi.
Para pakar ekonomi mengatakan selain anggaran tersebut kurang maksimal untuk kesehatan dan perlindungan sosial, ada pula masalah dalam menyalurkannya.
Andri mengatakan bantuan bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran karena penetapan siapa yang menerima masih didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tahun 2015.
"Karena ada masalah dengan pendistribusiannya, maka pekerja di sektor informal tidak bisa terjaring. Sehingga masyarakat terpaksa untuk melakukan aktivitas ekonomi yang sebenarnya tidak diperbolehkan [saat pandemi]," jelas Andri.
Inilah yang dialami oleh Obed.
Sebelum pandemi COVID-19, ia banyak tampil di kafe-kafe, tapi kini mengaku merasa frustasi dengan hanya berdiam diri di rumahnya.
"Sejujurnya saya sudah menyerah … kalau seandainya pun pemerintah mau melakukan lockdown sepenuhnya, bantulah orang-orang seperti kami dengan pendataan yang baik," ujarnya.
Laporan tambahan oleh Max Walden