PAN Anggap Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Tak Realistis

VIVA – Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyampaikan pandangannya atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021. Menurut PAN, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 4,5–5,5 persen pada 2021 adalah target yang tidak realistis.

Anggota Komisi XI DPR Jon Erizal mengatakan, target itu terlalu optimistis. Sebab, dampak pemulihan ekonomi tidak otomatis dirasakan dalam jangka pendek.

"Sebelum pandemi COVID-19 saja, pertumbuhan ekonomi domestik hanya berada di kisaran 5 persen, kemudian pada kuartal I-2020 pertumbuhan ekonomi justru mengalami kontraksi ke angka 2,97 persen. Bahkan, pada kuartal II-2020 kembali mengalami kontraksi hingga berada di angka minus 5,32 persen," kata Jon di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020.

Baca: Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II 2020 Terparah Sejak 1999

Sumber utama pertumbuhan negatif pada kuartal II tahun 2020, katanya, adalah konsumsi masyarakat. Dengan porsi sekitar 59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menyebabkan pertumbuhan konsumsi minus 5,51 persen yang berdampak linier pada pertumbuhan PDB.

Fraksi PAN juga mengamati bahwa kondisi pemulihan ekonomi negara-negara mitra dagang dan investasi utama yang diselimuti ketidakpastian juga sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor dan investasi Indonesia. Pemerintah diharapkan mencermati kembali asumsi pertumbuhan ekonomi secara lebih realistis karena akan berimplikasi terhadap tingginya target penerimaan negara.

"Oleh karena itu, Fraksi PAN mendorong agar fokus pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 menjadi agenda utama pada tahun 2021 dibandingkan mengejar target pertumbuhan yang sulit dijangkau," ujarnya.

Jon juga menilai bahwa kunci pemulihan ekonomi pada 2021 adalah menjaga pertumbuhan konsumsi domestik yang kini merupakan basis dari perekonomian Indonesia. Karena konsumsi domestik terkontraksi hingga -5,51 persen pada kuartal II tahun ini, maka bantuan perlindungan sosial perlu terus diberikan secara adil dan merata agar masyarakat tetap terjaga daya belinya, sehingga pertumbuhan konsumsi domestik dapat kembali seperti yang diharapkan.

"Fraksi PAN mengkhawatirkan bahwa gelontoran dana pemerintah dalam bentuk bansos, PEN, dan lain-lain gagal menggerakkan perekonomian jika masyarakat bersikap terlalu hati-hati dan lebih memilih menabung uang ketimbang membelanjakannya," katanya.

Jika masyarakat kelas menengah lebih memilih menyimpan kelebihan dana yang dimiliki untuk berjaga-jaga, itu artinya daya ungkit pengeluaran pemerintah akan kecil dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. (art)