Erick Thohir Bersih-bersih BUMN, Eks TKD Jokowi-Ma'ruf: Langkah Tepat

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendapat dukungan untuk memaksimalkan aksi bersih-bersih konglomerasi anak usaha BUMN yang merugikan negara. Langkah Erick Thohir disebut telah membuat gaduh para elit karena membuat distribusi “upeti” dari BUMN terhenti.

Mantan Direktur Kampanye TKD (Tim Kampanye Daerah) Jokowi-Ma'ruf Amin sekaligus anggota Barisan Rakyat Kawal Demokrasi (Barikade) 98, Budi Hermansyah menjelaskan, langkah Presiden Joko Widodo memilih Erick Thohir untuk membersihkan praktik mafia BUMN adalah keputusan tepat.

"Kita percaya visi misi di nawacita kedua ini. Kita tetap komit mengawalnya. Kita apresiasi Jokowi angkat Erick. Kita pun melihat gebrakan Erick di BUMN yang membongkar praktik anak sampai cucu perusahaan BUMN," ujar Budi di Bandung Jawa Barat, Jumat, 14 Agustus 2020.

Baca juga: Strategi Jokowi untuk Ketahanan Pangan Nasional: Bangun Food Estate

Bahkan, manuver Erick Thohir membersihkan praktik mafia BUMN di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 dinilai menjadi tantangan. Budi menilai, beban Erick Thohir menumpuk karena ditugaskan memulihkan ekonomi dampak pandemi COVID-19.

"Atas kontribusi tersebut kesulitan Pemda bisa teratasi. Bahkan saat ini BUMN terlibat langsung dalam proses finalisasi vaksin COVID-19 dan saat ini Jokowi menunjuk Erick sebagai Satgas pemulihan ekonomi dan langsung disikapi konkret," katanya.

Praktik kotor

Salah satu langkah Erick yang menjadi sorotan yaitu, dalam penanganan ketergantungan Indonesia dengan bahan baku dari impor alat kesehatan yang menyebabkan banyak munculnya praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh mafia.

"Kita yang harus peduli antara bangsa kita. Jangan semuanya ujung-ujungnya duit terus. Akhirnya kita terjebak kebijakan jangka pendek. Didominasi oleh mafia-mafia, trader-trader itu. Kita harus lawan dan Pak Jokowi punya keberpihakan itu," kata Erick di Jakarta.

Untuk itu dia mengharapkan agar seluruh pihak bekerja sama untuk menumpas praktik-praktik kotor tersebut. Dia menyebutkan, hal ini bermula dari kebutuhan alat kesehatan dan farmasi dalam negeri yang masih bergantung pada pemenuhan dari luar negeri. Jumlahnya pun mencapai 90 persen, hanya 10 persen saja bahan baku yang bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor. Saya minta semua yang hadir di sini punya komitmen secara pribadi, kita harus bongkar hal-hal itu," katanya.