Indikator Ini Bisa Jadi Penilaian Kinerja Menteri Memuaskan atau Tidak

VIVA – Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan kemarahannya di depan para menteri-menterinya karena merasa tak puas dengan kinerja para bawahannya tersebut. Tak heran, kini, kinerja Kementrian di republik Indonesia sedang jadi sorotan. 

Tak terkecuali, Kinerja Kementrian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN juga terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terutama saat BUMN dipimpin oleh Erick Thohir. 

Mengenai hal ini, Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memandang kinerja Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan gebrakan dengan kebijakan restrukturisasi dan menempatkan sosok di perusahaan plat merah yang memiliki kapabilitas, profesionalitas, dan mendukung bisnis di masa depan, dinilai sudah tepat. 

Menurut Hendri, indikator keberhasilan seorang menteri bisa dilihat oleh dua faktor. Jika keduanya dimiliki oleh seorang menteri, bisa dikatakan telah berhasil menjalankan kinerjanya dengan baik. “Indikator pertama, paling tepat bagi Menteri itu adalah kepuasan Presiden, jadi kalau Presiden kemudian tidak masalah, kemudian Presiden senang itu berarti apa yang dilakukan Erick Thohir itu memang bagus dan tepat,” ujar Hendri, Selasa, 30 Juni 2020. 

Selanjutnya, Indikator kedua adalah dilihat dari kinerjanya, apakah ada hasil yang sudah dikerjakan dan terasa manfaatnya atau tidak. 

“Jadi dua indikotor saja, pertama adalah indikator kepuasan Presiden yaitu presidenya tidak komplain, berarti baik-baik saja, kemudian indikator yang kedua kinerjanya, kalau kinerjanya bagus baik berarti memang langkah yang ditempuh si Menteri baik,” imbuhnya.

Terkait dengan kedua indikator tersebut, Hendri berpendapat bahwa Kementerian BUMN memiliki kinerja yang semakin membaik sejak dipimpin Erick Thohir. Hal itu bisa dilihat dari hasil kerja keras Erick dalam mendorong perusahaan BUMN ke arah yang lebih baik. 

“Kalau Erick Thohir menurut saya sih bagus, kenapa karena contohnya Krakatau steel misalnya jadi untung setelah lama banget rugi, jadi artinya ada kinerja-kinerja BUMN yang membaik pasca di pimpin Erick Thohir,” ungkapnya

Hendri juga menyinggung soal adanya gangguan dan serangan yang dialamatkan oleh berbagai pihak yang tidak senang atas kebijakan Erick Thohir. Ia menganggap hal tersebut sebagai persoalan yang wajar mengingat kinerja Erick sudah terlihat jelas, sehingga mendapat sorotan masyarakat luas dan secara otomatis mengundang gangguan-gangguan bagi yang tidak suka. 

“Justru kalau tidak diganggu malah kerjanya tidak kelihatan. Karena kerjanya kelihatan, maka gangguanya lebih banyak, adanya gangguan wajar, kenapa? karena kinerja Erick Thohir itu lagi kinclong maka pasti banyak gangguan-gangguan,” katanya.

Senada dengan Hendri Satrio, pengamat dari Pusat Studi BUMN, Syamsul Anam berpandangan, fokus Menteri BUMN, Erick Thohir dalam usaha membenahi BUMN, sudah on the track.

Menurutnya, langkah yang dilakukan Erick sudah sejalan dengan masukan dari Ombudsman yang menginginkan sistem rekruitmen komisaris dan direksi di BUMN lebih akuntabel, terutama dengan ikut mengedepankan syarat formal dan materil dalam proses rekruitmen. Langkah ini menurut Obdusman untuk menjawab klaim zero ethics serta regulasi yang berimpit.

Dosen Universitas Haluoleo Kendari ini menilai, Erick Thohir memiliki portofolio yang cukup untuk membenahi problem fundamental dalam rekruitmen komisaris dan direksi pada BUMN. "Pembenahan dapat dimulai dengan revisi peraturan pada tingkat kementerian dan lembaga non kementrian yang saling berbenturan, hingga peraturan pelaksana yang sudah lebih dahulu dibuat sebelum Erick menjabat sebagai menteri," kata dia dalam keterangannya.

Menurut Syamsul, ini adalah waktu yang baik untuk membenahi problem-problem seputar rekruitmen komisaris dan direksi pada BUMN. "Mengingat pembiaran atas benturan regulasi, konflik kepentingan, dagang pengaruh, proses rekruitmen yang diskrimatif serta mekanisme evaluasi kinerja yang lebih baik telah lama berlangsung," tutup Syamsul.