Teten Masduki: Dana Kartu Prakerja Lebih Baik untuk Kebutuhan Rakyat
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.
VIVA – Pemerintah diminta menghentikan dan mengkaji ulang program pelatihan kerja secara online yang jadi bagian dari Program Kartu Prakerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan kerja online dirasa salah kaprah saat wabah Virus Corona COVID-19 merebak.
Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki buka suara terkait kritik masyarakat soal kartu prakerja yang dananya justru lari ke perusahaan aplikasi yang sudah unicorn. Ia setuju dana yang digunakan untuk kartu prakerja dialihkan sosial safety net (jaring pengaman sosial).
"Saya setuju dana yang digunakan untuk kartu prakerja dialihkan untuk social safety net (jaring pengaman sosial). Sebab ini yang dibutuhkan rakyat, bukan dalam bentuk pelatihan. Kalau soal pelatihan apalagi secara online, kami pun sering melakukannya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kami punya," ujar Teten menjawab pertanyaan dalam sebuah diskusi online dengan pemimpin redaksi, Selasa 21 April 2020.
Teten mengatakan, dengan adanya dana bergulir ke rakyat akan mengerakan ekonomi rakyat terutana UMKM. Ia juga mengkhawatirkan, dana yang disiapkan pemerintah terkait COVID-19 sejatinya hanya untuk 3 hingga 4 bulan.
“Bagaimana kalau Corona ini sampai akhir tahun. Mau darimana lagi pemerintah ambil duitnya. Sementara untuk menerbitkan global bond juga dalam situasi sekarang ini, sangat sulit,” ucap Teten.
Teten juga menyebut, stimulus Rp405,1 triliuan masih sangat kurang mengatasi persoalan ekonomi akibat COVID-19. Ini jika dibandingkan negara lain yang stimulusnya lebih dari 10 persen dari PDB. Sementara, Indonesia hanya sekitar 2,5 persen dari PDB.
"Terlebih dana itu juga termasuk untuk mengatasi pandemi Corona di Indonesia. Untuk sektor UMKM ini masih sangat kecil stimulusnya, “ ungkapnya.
Teten juga menjelaskan, sebenarnya yang harus didorong tidak hanya stimulus, tapi bagaimana BI secara moneter juga bisa melakukan terobosan terkait COVID-19.
“Ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Saya pikir dari sisi fiskal dan moneter, juga bisa bekerjasama,” kata dia.
Baca: Pemerintah Diminta Batalkan Pelatihan Online Kartu Prakerja