Produk Bodong Ganggu Industri Halal Indonesia

VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan visi pengembangan produk halal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi pilihan rasional yang memberikan manfaat dan nilai tambah lebih bagi masyarakat Indonesia.

"Makanan yang bersertifikat halal seharusnya dipilih oleh seluruh masyarakat, bukan hanya karena kehalalannya, tetapi karena makanan tersebut merupakan makanan yang berkualitas, enak rasanya, sehat, bergizi, dan thoyyib. Demikian juga sengan barang dan jasa halal, dipilih karena kualitas dan keunggulannya, bukan sekedar label halal yang direkatkan pada produk tersebut," katanya di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu, 27 November 2019.

Ma'ruf Amin mengungkapkan sebagai negara dengan pangsa pasar produk halal terbesar, perlu dijaga pemanfaatan simbol-simbol dan penggunaan label halal yang tidak sesuai. Dia menyebut banyak contoh produk dan jasa yang menggunakan label halal, atau setidaknya dilekatkan dengan kehalalan dengan menggunakan simbol-simbol Islam tetapi justru berkualitas rendah.

"Tidak terjamin bahkan cenderung mengeksploitasi umat Islam. Ada investasi yang dikaitkan dengan simbol-simbol Islam tetapi bodong. Ada jasa travel yang dikaitkan dengan simbol-simbol Islam tetapi tidak memberikan pelayanan semestinya," ujar Ma'ruf Amin.

Beberapa kasus penggunaan simbol-simbol islam itu dikhawatirkan memberikan dampak buruk bagi perkembangan industri halal di Indonesia. Menurutnya pengembangan industri halal harus dilakukan atas dasar kepentingan umat, bangsa dan negara dengan visi untuk menyediakan produk terbaik dan bermanfaat.

"Jangan justru mengeksploitasi menggunakan label halal atau simbol-simbol Islam. Karena pengembangan produk halal juga harus bersifat universal. Saya mengharapkan produk halal bukan hanya untuk masyarakat muslim, tetapi dapat bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, tanpa memandang perbedaan yang ada," tutur Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ia mengaku saat ini pemerintah berusaha memperkuat dan mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada pengembangan dan perluasan industri produk halal. Pengembangan dan perluasan keuangan syariah, Pengembangan dan perluasan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha.

"Bapak Presiden bersama saya akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan akan memperkuat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui revisi Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016. Usulan revisi Perpres tersebut akan mencakup perluasan lingkup keuangan syariah diperluas menjadi lingkup ekonomi dan keungan syariah, perubahan struktur kelembagaan dengan Presiden sebagai ketua dan Wakil Presiden sebagai ketua harian, serta perubahan lain yang diperlukan," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin.