Perang Dagang Susah Diakhiri, Menko Darmin Kasih PR Jajarannya

VIVA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperingati hari ulang tahun ke-53 hari ini, Kamis 25 Juli 2019. Lembaga ini, saat awal didirikan pada tahun 1966 bernama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, lembaga ini telah melakoni perjalanan yang cukup panjang. Namun, tantangan ke depan diakuinya memang tidak mudah.

Memasuki tahun kelima pemerintahan Jokowi-JK ini, dia berpesan kepada pegawainya agar bisa melanjutkan kinerja dengan baik dan terus meningkatkan kualitas diri. Kondisi global, seperti perang dagang yang telah dimulai pada 2018 menurutnya adalah salah satu tantangan yang dihadapi ke depan.

"Perang dagang itu mudah memulainya dan susah mengakhirinya. Berlarut-larut dan mungkin tidak pernah kembali lagi ke situasi sebelum dimulai. Itu makanya kita yang harus meng-upgrade diri kita untuk tantangan yang kompleks," kata Darmin dalam sambutannya di Kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019.

Dia berharap kementerian ini bisa menjalankan fungsinya dengan lebih baik ke depan. Darmin pun lantas bercerita bahwa Kementerian ini terbentuk tepat di puncak dinamika pergantian pemerintahan pada 1966.

"Waktu itu menteri-nya adalah Pak Sri Sultan Hamengkubuwono. Namanya bukan Menko (Menteri Koordinator), waktu itu menteri utama," ujarnya.

Kementerian ini, lanjut dia, sudah berkali-kali berganti nama. Namun, yang populer atau akrab di telinga masyarakat adalah Menteri Koordinator Bidang Ekuin.

"Itu yang kelihatannya paling melekat di otak orang, sehingga kalau orang lupa bilang aja Ekuin," katanya.

Kini, Darmin mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bisa lebih efektif ketimbang sebelumnya secara fungsi. Sebab, sudah ada dua beleid yang menaungi kementerian ini.

"Terutama Inpres (instruksi presiden) tahun 2017 dan PP juga tahun 2017. Pada 2017 itu Kantor Menko bertugas juga untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan hingga penganggaran," ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.