Stok Beras Menumpuk, BPK Diminta Audit Bulog

VIVA – Sekjen Fitra, Misbah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit lembaga pangan yang dipimpin oleh Budi Waseso. Itu dikarenakan banyaknya stok beras yang menumpuk di gudang Bulog dan kemungkinan busuk. Misbah menjelaskan jika audit harus dilakukan karena Bulog menerima APBN.

"Lembaga negara Bulog menerima anggaran dari APBN. Oleh karena itu, Bulog harus menjalani audit, baik audit kinerja maupun keuangan," kata Misbah kepada wartawan, Jumat, 12 Juli 2019.

Misbah melanjutkan, dari audit itu akan ketahuan seberapa besar dari kinerja dari Bulog itu sendiri. Selain itu, dari audit itu akan terlihat apakah ada temuan kerugian negara dari Bulog. 

"Sebab, Bulog gagal jual dan distribusi berpotesi merugikan negara. BPK melakukan audit ini," katanya.

Diketahui, Pemerintah Jokowi-JK memang tengah mencari jalan keluar agar stok beras di gudang Bulog sebanyak 2,3 juta ton dapat disalurkan. Sebab, apabila terus-terusan ditahan di gudang Bulog, kualitas beras akan rusak.

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengatakan, dilepasnya 50 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) akibat kondisi beras yang sudah rusak disebabkan banyaknya mafia beras.

Tak hanya itu, menurut Buwas, kurangnya sinergi antara kementerian dan lembaga (K/L) terkait kebutuhan beras kerapkali menjadikan beras menjadi komoditas bisnis untuk kepentingan oknum atau institusi tertentu.

"Pangan (beras) ini bukan barang mati, makanya ada nilai turunnya. CBP itu bukan punya Bulog tapi pemerintah, jadi harus ada audit, ada izinnya karena menyangkut beban yang ditanggung oleh negara sebagai yang bertanggung jawab dalam pengadaan beras itu," ucap dia. (EP)