SK Menteri Belum Keluar, Tol Malang-Pandaan Masih Gratis

VIVA – Sejak diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, pada Senin, 13 Mei 2019 lalu, Tol Malang-Pandaan seksi 1 hingga 3 sepanjang 30,6 digratiskan bagi masyarakat. Awalnya, penggratisan ini ditujukan bagi pemudik selama musim libur lebaran, hingga Rabu, 12 Juni lalu.

Namun, hingga saat ini tol Malang-Pandaan masih gratis bagi masyarakat. Bahkan, penggratisan ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penggratisan ini karena, belum ada surat keputusan dari menteri PUPR.

"Belum ada keputusan tarif dari menteri. Ya, hitung-hitung bernilai sosial dulu kepada masyarakat," kata Kepala Direktur Teknik PT Jasa Marga tol Pandaan–Malang Siswanto, Rabu, 19 Juni 2019.

Masyarakat saat ini masih bisa mengakses jalan tol yang masih menyisakan pengerjaan di seksi 4 dan seksi 5 ini dengan gratis. Namun, tarif bagi Tol Malang-Pandaan bakal segera keluar, sebab hal itu sudah diajukan ke tim Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

"Sudah kita kirim tentang penentuan tarif itu. Masih dalam proses pendiskusian. Target kami semoga bulan Juli sudah ada kepastian tarif tol," ujar Siswanto.

Dari penggratisan ini, ada keuntungan dan kerugian yang dialami oleh Jasa Marga selaku otoritas Jalan Tol Malang-Pandaan. Keuntungannya adalah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, kerugiannya adalah kehilangan pemasukan selama batas penggratisan yang melebihi batas waktu awal pascalibur Lebaran kemarin.

"Usulannya perk ilometer Rp900 hingga Rp1000. Tinggal mengalikan saja berapa besarnya pemasukan yang semestinya kita dapatkan jika tidak digratiskan,” tutur Siswanto.

Selain itu, jika Tol Malang-Pandaan sudah dioperasionalkan secara komersil. Perhitungan Jasa Marga untuk tarif yang dikenakan sekitar Rp34 ribu hingga Rp38 ribu. Tol ini rencananya bakal sepanjang 38,5 kilometer. Saat ini seksi 4 sepanjang 4,8 kilometer dan seksi 5 sepanjang 3,1 kilometer masih dalam tahap pengerjaan.

"Rata-rata selama masa gratis ada 27 ribu kendaraan yang melintas. Potensi pemasukan yang lost Rp1 miliar per hari. Kami tidak akan memberlakukan tarif selama belum ada keputusan resmi," kata Siswanto.