DPR Berharap Tak Ada Lagi Koreksi Pertumbuhan Ekonomi pada 2019

VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik tindakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Joko Widodo. 

Menurut anggota Komisi XI DPR yang juga politikus Partai Golkar Misbakhun, tindakan Sri Mulyani yang tercatat dua kali mengoreksi target pertumbuhan ekonomi pada 2017 dan 2018, bisa berimbas terhadap kredibilitas pemerintah.

"Kepada menkeu, saya ingin pastikan bahwa pidato Presiden mengenai angka pertumbuhan (ekonomi) tidak terkoreksi lagi di ruang ini,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 13 Juni 2019.

Misbakhun menyampaikan, Jokowi memaparkan target pertumbuhan ekonomi pada forum yang begitu tinggi, pidato kenegaraan di hadapan para wakil rakyat di DPR. 

Koreksi yang selanjutnya dilakukan Sri Mulyani di kemudian hari, terkesan membuat paparan target pertumbuhan ekonomi itu tidak serius ingin dicapai pemerintah.

"Saya tidak ingin di 2019 ini, apa yang menjadi isi pidato Presiden mengenai pertumbuhan ekonomi kemudian dikoreksi oleh menteri keuangan,” ujar Misbakhun.

Misbakhun yang juga berasal dari parpol pendukung Jokowi ini mengemukakan, sebagai pembantu Presiden, menkeu dan menteri-menteri lain di bidang ekonomi, harus sekuat tenaga mencapai target apapun yang ditetapkan. 

Selain itu, segenap pembantu Presiden, juga pendukungnya, memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga kehormatan Kepala Negara yang salah satunya bisa dilakukan dengan tidak seenaknya melakukan koreksi.

"Tugas kita bersama menjaga muru'ah (kehormatan) Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden, dan kita, politikus pendukung Presiden,” ujar Misbakhun.