Perlu Entitas Baru Kelola Transportasi Jabodetabek, Ini Kelemahan BPTJ

VIVA – Mantan Menteri Perhubungan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jusman Syafii Djamal mengungkap kelemahan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ yang saat ini berada di bawah Kementerian Perhubungan. 

Menurut Jusman, kelemahan BPTJ tidak berada pada sisi kinerja, namun lebih kepada otoritas atau kewenangan. BPTJ ini, sambung dia, memang selayaknya harus berada langsung di bawah Presiden.

"Kelemahan institusi ini bukan terletak pada KPI (Key Performance Indicator), tingkah laku dan manajemen, tapi lebih karena kekurangan otoritas," kata Jusman di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.

Sebab, lanjut dia, kebijakan transportasi Jabodetabek harus mengintegrasikan kebijakan dari tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat termasuk turunnya berupa kabupaten atau kota. 

"Memang tidak mudah sekarang mengatur sistem transportasi. Dulu nasional dan diterjemahkan daerah, tapi sekarang kalau kita sebut transportasi itu ada sisi mata uang yang lain. Satu infrastruktur, satu pelayanan dan satu lagi adalah mobility urban," ujar dia. 

Menurut dia, orang-orang yang tinggal di Jakarta sama dengan masyarakat di kota negara lain seperti Tokyo, Hong Kong yang mempunyai daerah pinggiran. Kata dia, ada perilaku yang berbeda dari masyarakat urban yang memilih punya hunian di luar ibu kota. 

"Mobility ini tidak bisa ditentukan semata-mata oleh surat keputusan, mobility ini merupakan pengenalan terhadap behaviour, ini lah masa transisi," kata dia. 

Untuk itu, ditekankannya, BPJT ini tidak boleh bergantung kepada birokrat dan bergantung kepada surat keputusan. "BPJT harus bisa bersifat seperti swasta, maksudnya harus ada pendekatan ekonomi, efisiensi dan produktivitas, yang berbeda dengan birokrasi," tuturnya. (art)