BPTJ: Pengelola Transportasi Jabodetabek Harus di Bawah Presiden

VIVA – Pemerintah saat ini sedang mencanangkan pembentukan sebuah entitas baru untuk mengelola transportasi Jabodetabek. Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan entitas baru ini bisa selesai pada Juni 2019.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono, mengatakan, otoritas ini sedang dikaji melalui komando dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

"Hasil kajiannya bahwa perlu ada satu authority, itu harus langsung di bawah Presiden karena mereka mengoordinasikan tiga gubernur, juga bupati bahkan kementerian," kata Bambang di dalam diskusi ‘Bedah Peran Strategis BPTJ’, di Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.

Dia pun menjelaskan, kekuatan otoritas dari pengelola transportasi Jabodetabek itu harus selevel dengan kementerian. Hal ini juga menimbang agar tidak ada ego sektoral di sektor transportasi antarwilayah. 

"Authority itu harus selevel dengan kementerian dan seperti menteri, kapolri. Supaya dia powerful dan harus. Kalau tidak, tidak bisa diimplementasikan RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) itu," tutur dia. 

Bambang mengatakan, pembangunan transportasi Ibu Kota tidak bisa hanya di DKI Jakarta, melainkan juga mempertimbangkan daerah pinggirannya.

"Awal pembentukan BPTJ saya di Bappenas, saya adalah salah satu penggagasnya. Di Bappenas kita susun masterplan DKI, kita enggak bisa bicara transportasi hanya Jakarta, makanya kita harus bicara Jabodetabek, aglomerasi," kata dia. (art)