Alasan Dirut Pertamina Belum Sampaikan Laporan Keuangan 2018

VIVA –  Laporan keuangan PT Pertamina tahun 2018 yang belum juga disampaikan menjadi sorotan. Khususnya terkait piutang pemerintah dan obligasi global yang diterbitkan tahun lalu.

Hal itu dipertanyakan oleh Tim Ahli Ekonomi Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga, Fuad Bawazier kepada Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam acara diskusi "Potret Ekonomi di Tahun Politik" di tvOne, Rabu malam 13 Februari 2019.  

Nicke menjelaskan, laporan yang belum dirilis hingga saat ini karena ada bagian public service obligation atau PSO yang harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

"Terus terang kita ada bagian PSO yang perlu dilakukan audit BPK dan perlu persetujuan pemerintah. Audit itu sampai akhir bulan ini atau minggu pertama maret (disampaikan). Laporan keuangan tentu yang harus audited," kata Nicke

Sementara itu, Nicke menjelaskan terkait tagihan subsidi yang harus dibayar pemerintah kepada Pertamina, mencapai US$1,3 miliar. Setidaknya, lanjut dia, sebanyak 65 persen sudah masuk ke kas dan sisanya masuk carry over pada tahun ini. 

"Tagihan subsidi 1,3 billion USD. 65 persen sudah masuk dan ada yang ter-carry over tahun ini. Jadi kami masih menunggu laporan itu," kata dia.  

Lantas, Fuad Bawazier menuding bahwa laporan keuangan Pertamina semester I yang disampaikan juga belum diaudit. Fuad meminta kejelasan dari Pertamina. Nicke pun menjelaskan  tentu lebih laporan tersebut diaudit terlebih dahulu dan tentu butuh waktu. 

"Itu semester I kita mengeluarkan dan untuk sekarang unaudited angkanya ada,laporan keuangan ada, dan Alhamduillah positif," ujarnya.