Menteri Rini Minta PPN Avtur Dihapus

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya angkat bicara terkait mahalnya harga avtur di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji agar harga avtur Indonesia lebih bersaing dibanding dengan negara lain. 

Menurut Rini, agar harga avtur lebih bersaing dibanding, maka perlakuan pajaknya juga harus sama. Misalnya, Singapura yang tidak mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk avtur. 

"Yang harus kita lihat hitungannya itu base-nya apa. Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak. Di kita kena PPN (pajak pertambahan nilai), di mereka enggak kena," ujarnya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 Februari 2019. 

Untuk diketahui, PPN Avtur di Indonesia saat ini berada di level 10 persen. Rini mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pengkajian untuk pajak Avtur tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

"Kita ngusulin gitu sih ke menkeu, nanti kita lihat. Karena sekarang juga sudah ada surat dari Kementerian ESDM mengenai formula. Jadi formula dari avtur base cost itu sama, sekarang disamakan dengan Singapura dan lain lain," katanya. 

Ia melanjutkan, Pemerintah saat ini sebetulnya masih melihat kemungkinan di seluruh struktur dasar biaya Avtur. Apakah, mengikuti formula yang diusulkan Kementerian ESDM atau menggunakan skema lain. 

"Sehingga kalau itu (formula ESDM) kita bisa turun sampai berapa persen," kata dia.