Strategi Menteri Hanif Diminta Jokowi Genjot Kualitas SDM

VIVA – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, kementeriannya telah diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggesar fokus pembangunan dari aspek infrastruktur ke aspek sumber daya manusia pada tahun ini.

Hanif menegaskan, komitmen Presiden Jokowi itu dinyatakan secara konkret dalam keberpihakan anggaran, yakni dengan adanya peningkatan anggaran Kemenaker dari Rp3,991 triliun pada 2018, menjadi Rp5,785 triliun untuk 2019.

"Karena itu, sektor ketenagakerjaan harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing, agar investasi semakin berkembang," kata Hanif di Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

"Karena pada akhirnya kedua hal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan kita bersama,"  dia menambahkan.

Hanif mengaku, tugas bagi kementeriannya untuk meningkatkan iklim kemudahan berbisnis dan meningkatkan daya saing, harus bisa konsisten dilakukan. 

Sebab, meskipun aspek kemudahan berbisnis di Indonesia meningkat dari peringkat 114 pada 2015 menjadi peringkat 73 pada 2019, menurut data Bank Dunia, nyatanya, Indonesia masih tertinggal dari Singapura (2), Malaysia (25), dan Thailand (38).

"Jadi kita jangan cepat merasa puas dengan peningkatan-peningkatan tersebut, agar Indonesia benar-benar mampu mengaktualkan potensinya menjadi motor pertumbuhan ekonomi di regional ASEAN," kata Hanif.

Dengan melihat berbagai perkembangan indikator pembangunan pada level global maupun nasional tersebut, Hanif menilai bahwa pembangunan Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah berada pada jalur yang benar menuju tujuan utama menjadi negara maju. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja Indonesia hingga 2018 masih didominasi oleh pendidikan SMP dan ke bawah, yaitu sebesar 57,46 persen sampai Agustus 2018. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka terus menurun dan mencapai titik terendah selama masa reformasi, yaitu sebesar 5,34 persen di periode yang sama. 

Selain itu, BPS mencatat adanya penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Tingkat kemiskinan berada pada titik terendah selama Republik Indonesia berdiri, yaitu 9,82 persen (Maret 2018).

Sementara itu, tingkat ketimpangan ekonomi sudah berada pada kategori ketimpangan rendah karena sudah berada di bawah 0,4, yaitu 0,389 pada Maret 2018. (art)