Menkeu Sri Gemas Banyak Aparatur Pemda ke Ibu Kota Buat Jalan-jalan

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku jengkel dengan pejabat atau pegawai Pemerintah Daerah yang rajin datang berkali-kali ke ibu kota, khususnya ke kantor Pemerintahan Pusat. Koordinasi ditegaskan tidak melulu harus datang ke pusat atau melakukan lobi-lobi. 

"Saya ingin sampaikan kepada pemda agar enggak perlu harus selalu datang ke pusat hanya untuk mencari tahu, untuk mengurus dan bahkan melobi," kata Sri di acara sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa 2019, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. 

Ia pun mengakui sudah mengantongi statistik beberapa pemerintah daerah yang sangat rajin berkunjung ke pusat. Mereka dicurigai datang ke pemerintah pusat hanya untuk jalan-jalan. 

"Yang tadi (dijelaskan) 23 persen belanja barang termasuk belanja jalan-jalan. Kami mencatat siapa yang datang ke Kemenkeu untuk urusan apa, ketemu siapa dan dalam rangka untuk mengurus isu apa," katanya. 

Berdasarkan catatan Sri, ada pejabat dan pegawai di salah satu pemerintah daerah yang sampai 46 kali berkunjung dalam setahun ke Kementerian Keuangan. Menurutnya, ini merupakan sikap yang membuang-buang anggaran. 

"46 kali dalam setahun. Mungkin datang enggak sendiri. Itu pasti habisin uang tiket. Ada juga berkunjung 45-44 kali. Sebetulnya di atas 20 kali saja menurut saya sudah enggak make sense," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Untuk itu, Sri mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada kepala daerah terkait untuk meminta pertanggungjawaban akan perjalanan dinas tersebut. 

"Karena kita bisa hitung 46, 45, 44 kali itu ngapain aja, habisin apa, untuk urusan apa," ujarnya. 

Padahal lanjut Sri, pihaknya sudah membuat layanan informasi dan konsultasi secara website maupun call center. Selain itu ada pula layanan teleconference yang disediakan pemerintah pusat, tapi tidak terlalu disukai oleh sejumlah pejabat daerah. 

"Enggak terlalu suka karena enggak ada SPJ (Perjalanan dinas)-nya teleconference," ketusnya. 

Sri menegaskan, dana APBN untuk perjalanan dinas itu sebetulnya bisa digunakan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur di daerah setempat. Bukan untuk aparatur daerah jalan-jalan di Jakarta. 

"Ongkos 46 kali ke pusat bisa dipakai untuk membangun jembatan, membangun jalan memperbaiki air bersih dan itu semuanya sangat berguna bagi masyarakat. Saya mohon pemda betul-betul mengurangi untuk ke pusat dalam rangka hal-hal yang enggak ada hubungannya," tuturnya. (SAH)