Industrialisasi Hingga Perubahan Teknologi Syarat RI Jadi Negara Maju

VIVA – Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menyambut baik berbagai rekomendasi dan berbagai analisa, serta masukan, yang dibahas di pertemuan tahunan forum kebijakan ekonomi pembangunan dan masyarakat  atau AIFED ke-8 sejak 6-7 Desember 2018 di Nusa Dua, Bali.

Dia mengatakan, akan membawa berbagai rekomendasi tersebut, sebagai bagian dari landasan kerangka kerja pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya.

"Dari berbagai hal yang dibahas di AIFED sejak kemarin, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari daftar negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 2050," kata Mardiasmo, saat menutup rangkaian acara AIFED, kawasan Nusa Dua, Bali, Jumat 7 Desember 2018.

Meski demikian, Mardiasmo pun menekankan bahwa syarat dari pencapaian tujuan itu adalah upaya Indonesia dalam bertransformasi di bidang ekonomi secara maksimal. Sebab, pihak Bank Pembangunan Asia (ADB) pun telah menganalisa berbagai tantangan yang harus dilalui Indonesia, terutama dalam hal industrialisasi, di mana peran pemerintah harus lebih besar dan signifikan.

"Jadi, beberapa hal seperti menyediakan infrastruktur, membuat sejumlah insentif, dan menyederhanakan proses perizinan itu harus dilakukan pemerintah, guna mengangkat sektor manufaktur," kata Mardiasmo.

Selain itu, lanjut Mardiasmo, Presiden Joko Widodo pun telah menginstruksikan untuk memajukan industri bernilai tambah dalam jangka panjang. Sebab, pihak ADB merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, untuk meng-upgrade dan mendiversifikasi aktivitas berbasis sumber daya alam.

"Pemerintah saat ini, tengah meningkatkan industri hilir dan mendorong industri bernilai tambah, sekaligus meminimalisir dampak buruk dalam hal ekologis," kata Mardiasmo.

"Kemudian, upaya penguatan sektor teknologi juga sangat penting, guna menghadapi perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Apabila kita tidak mulai mempersiapkan diri untuk revolusi industri 4.0, kita akan kehilangan peluang penting untuk meningkatkan inklusi ekonomi," ujarnya. (asp)