Di Rapimnas Kadin, Menko Darmin Klaim Pengusaha Sepakat Revisi DNI

VIVA – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut, sebagian besar pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyambut baik aturan baru Daftar Negatif Investasi atau DNI yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16.

Ia menjelaskan, paparan terkait relaksasi aturan investasi asing di Indonesia tersebut sudah disampaikannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Solo, Selasa 27 November kemarin. 

"Artinya, kita jelaskan. Sebagian besar sih, kalau menurut saya menerima (penjelasan tersebut). Tentu, ada satu, dua yang bilang, 'ya nanti pelaksananya gimana'," kata Darmin ditemui di acara Pertamina Energy Forum 2018 di Raffles Hotel, Jakarta Rabu 28 November 2018.

Ia pun menegaskan, pemerintah komitmen tidak membuka investasi asing untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun ada sejumlah bidang UMKM yang dikeluarkan dari DNI, dengan tujuan mempermudah izin. 

"Pokoknya, kita tidak buka mana-mana UMKM untuk asing enggak ada," kata dia. 

Terkait pelaksanaannya nanti, Darmin meminta pengusaha yang belum s, epakat untuk melihat hasilnya nanti, apakah pemerintah berbohong atau tidak. Ia juga menegaskan. rancangan aturan DNI tersebut tetap diserahkan kepada Presiden akhir minggu ini. 

"Untuk pelaksanaannya, ya nanti dong dilihat. Kita bohong atau tidak. Jadi, susah ini kalau baru aturannya, (sudah) minta ukuran pelaksanaan. Pelaksanaan belum, tetapi dengan selesainya sosialisasi, kita tinggal finalkan. Minggu ini difinalkan aturannya," kata dia. 

Dengan diserahkannya rancangan aturan itu ke Presiden akhir pekan ini, Darmin pun berharapPeraturan Presiden terkait DNI bisa ditandatangani pekan depan. "Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa ditandatangani," jelasnya. (asp)