Menteri Basuki Ungkap Peran Jepang Bangun Infrastuktur Air RI

VIVA – Kerja sama Indonesia-Jepang di bidang infrastruktur atau pekerjaan umum telah berlangsung selama puluhan tahun. Awalnya pada 1968, kerja sama kedua negara yang lebih banyak pada pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Setidaknya ada empat bidang yang menjadi kerja sama awal Indonesia-Jepang. Keempat bidang tersebut yakni Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air, Pengurangan Risiko Bencana Banjir, Pengurangan Risiko Bencana Akibat Lahar dan Konservasi Pantai. 

Seiring dengan waktu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kerja sama pihaknya dengan Jepang pun semakin kuat ke sektor lainnya

Dia pun menceritakan, kemitraan itu dimulai pada pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, dengan konsep pengembangan irigasi lewat pembangunan Bendungan Sutami tahun 1968-1973. Proyek itu dikerjakan secara swakelola di bawah bimbingan tenaga ahli Jepang. 

"Sehingga banyak menghasilkan banyak tenaga ahli bendungan pada saat itu,” ujar Menteri Basuki dikutip dalam keterangan resminya, Jumat 23 November 2018.

Ia melanjutkan, proyek tersebut juga berkontribusi pada lahirnya Perum Jasa Tirta 1 sebagai badan pengelola DAS Brantas. Setelah itu juga disusul dengan berdirinya PT Brantas Abipraya dan PT Indra Karya sebagai BUMN jasa konstruksi dan konsultansi bidang sumber daya air. 

Lebih lanjut menurutnya, komitmen dan kepercayaan yang kuat menjadi kunci terjalinnya kerja sama kuat antara kedua negara. Pihak Jepang pun sangat menghargai komitmen tersebut, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Semuanya sangat terperinci. Mereka juga sangat menghargai hubungan personal, sehingga sangat penting untuk menjaga kepercayaan serta kredibilitas. Dengan menjaga prinsip tersebut, insya Allah hubungan Indonesia-Jepang akan lebih baik," kata dia. 

Dalam pengembangan DAS Brantas, dijelaskan Basuki ada beberapa bendungan lain dibangun seperti Bendungan Selorejo (1963-1972), Wlingi (1972-1979), Lahor (1972-1977), Wlingi-Wlingi (1972-1979), Bening (1977-1984), Lodoyo (1978-1983), Lengkong (1971-1973, Wonorejo (1993-2002). 

Kerja sama pembangunan bendungan pun dilanjutkan pada Bendungan Wonogiri (1976-1983) yang berada di DAS Bengawan Solo, Bendungan Bili-Bili (1992-2006) di DAS Jeneberang, dan Bendungan Batutegi (1992-2007) di DAS Way Sekampung. 

Sementara itu, dalam upaya pengurangan risiko banjir, Jepang juga berkontribusi proyek rehabilitasi sungai sejak tahun 1971. Diantaranya, seperti di Sungai Ular Kota Medan (1971-2012), Sungai Krueng Kota Banda Aceh (1972-2007), Sungai Kuranji Kota Padang (1982-2016), Sungai Ciliwung dan Cisadane Jabodetabek (1994-2014), Sungai Citarum Bandung (1987-2019), Sungai Bolango Kota Gorontalo (2011-2018), dan Sungai Tondano Kota Manado (2011-2018).

Sedangkan, lanjut Basuki, dalam pengendalian banjir lahar, kedua negara bekerja sama dalam pembangunan Bendungan Sabo dan pelatihan kepada insinyur Indonesia menjadi ahli Sabo. 

“Saat ini teknologi infrastruktur Sabo Dam di Indonesia menjadi terbaik ke-2 setelah Jepang. Hingga kini sudah dibangun 646 bangunan Sabo Dam di Indonesia diantaranya 250 buah di lereng Gunung Merapi, dan 92 buah di lereng Gunung Agung,” ujar Menteri Basuki. 

Melalui kerja sama tersebut, ditegaskannya, banyak masyarakat Indonesia menjadi ahli Sabo sehingga dibentuklah Sabo Technical Center di Yogyakarta sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi Sabo untuk melatih tenaga ahli Sabo di Asia Pasifik. 

Kerja sama lainnya yakni pembangunan konservasi pantai di kawasan Pantai Bali pada tahun 1988-2012 yang dilanjutkan ke Proyek Bali Beach Conservation Project tahap kedua. (ren)