Menko Darmin Jawab Kritikan Prabowo soal Bidang Usaha Dikuasai Asing

VIVA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjawab kritikan Prabowo Subianto, terkait paket kebijakan ekonomi ke-16. Di mana, salah satu poinnya terkait daftar negatif investasi atau DNI, di mana ada 54 sektor usaha yang dibebaskan masuk 100 persen investasi asing.

Darmin menjelaskan, yang diperbolehkan dikuasai asing adalah 25 sektor usaha bukan 54. Sementara itu, sisanya tidak diizinkan, hanya dikeluarkan dari DNI, seperti bidang usaha sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

"Misalnya umbi-umbian, warnet, itu memang enggak bisa asing masuk. Karena, dia dikeluarkan dari DNI, tidak berarti asing boleh masuk. Karena, asing itu boleh masuk dengan investasi di luar tanah dan bangunan, modal, itu paling sedikit Rp10 miliar. Ini semiliar saja cukup (UMKM), enggak bisa dia (asing) masuk," kata Darmin di Istana Bogor, Rabu 21 November 2018.

Sementara itu, yang dikeluarkan dari DNI, memang digabung dalam kelompok bisa dikuasai asing 100 persen. Namun, di dalamnya juga tetap dikelompokkan, dan tidak semua bisa dikuasai asing, kecuali 25 sektor.

Sektor yang dibuka untuk asing, lanjut Darmin, adalah industri besar yang membutuhkan modal besar, mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara itu, investor dalam negeri, menurut pemerintah, juga tidak mampu.

"Ini enggak mungkin kalau enggak, modalnya Rp100 miliar. Apa itu? Percetakan tekstil, itu kan usaha besar. Nah, yang dalam negeri juga enggak bisa, karena modalnya perlu besar, Menperin mengusulkan dibuka saja," kata Darmin.

Sebelumnya, Prabowo mengkritik paket kebijakan pemerintah yang ke-16. Dibukanya sejumlah sektor usaha kepada asing, menurut capres nomor urut 02 itu membuktikan pemerintah menyerah terhadap asing.

"Indikator-Indikator saat ini menunjukkan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," kata Prabowo di kediamannya di Desa Bojong koneng, Babakan madang, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa 20 November 2018.