Istana Ungkap Alasan Ekonomi RI Belum Bisa Tumbuh di Atas 5 Persen

VIVA – Kebijakan berbasis data, dinilai menjadi keharusan di Indonesia di masa depan. Karena itu, singkronisasi dan perhitungan data beras yang baru dirilis oleh Badan Pusat Statistik disambut baik. 

Staf Ahli Kepresidenan Bidang Ekonomi. Ahmad Erani Yustika berpendapat, dengan sinergi data tersebut arah kebijakan pemerintah pun dapat tepat sasaran di masa depan. 

"Kita memahami, suatu produksi dari sejumlah komoditas untuk bisa mendapat data itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Begitu data beras disampaikan, maka keseluruhan pikiran, kebijakan, harus diikuti program berikut akan berubah," ujar Erani di Jakarta, Kamis 25 Oktober 2018.

Dia berpendapat, Indonesia sedang memasuki babak baru sebagai negara modern. Karena itu, segala sesuatu hal harus didasari dengan data.

Selain itu dia menjelaskan, untuk mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memperkokoh kerangka makro yang dimiliki. Dengan begitu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen. 

"Belum bisa tumbuh lebih dari lima persen, karena disebabkan ekonomi global, yang situasinya menurun. Banyak sekali negara, tidak terkecuali China, mengalami penurunan," tuturnya. (asp)