JK: Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Bukan untuk Bermewah-mewah

VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melupakan para korban gempa bumi, baik di Sulawesi Tengah maupun di Nusa Tenggara Barat, meski tengah tengah menggelar sebuah ajang internasional di Bali. Ajang itu adalah pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank/WB).

Wapres JK menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani dua perhatian itu secara bersamaan. "Dua-duanya (penyelenggaraan IMF-WB dan penanganan korban gempa) jalan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 9 Oktober 2018.

Menurut JK, pemerintah bukan bermaksud bermewah-mewah dengan menyelenggarakan ajang internasional saat bencana alam terjadi. Penyelenggaraan pertemuan IMF-WB telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, serta diyakini justru bisa memberi banyak keuntungan ekonomi kepada Indonesia.

"Biaya itu dianggarkan kurang lebih Rp800 miliar, itu sebagian besar untuk perbaikan infrastruktur yang ada di Bali, seperti jalan underpass, perbaikan bandara," ujar JK.

Dia yakin, meningkatnya kualitas infrastruktur di Bali pada akhirnya akan memberi keuntungan kepada Bali sendiri sebagai sebuah daerah yang banyak menjadi tujuan wisatawan asing.

"Jadi makna atau manfaat penyelenggaraannya jauh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan," ujar JK.

Lebih lanjut, menurut mantan Ketua Umum Golkar itu, ajang IMF-WB juga tidak diselenggarakan dengan tujuan menjamu 34 ribu peserta ajang internasional itu. Para peserta tidak diberi akomodasi berupa tiket pesawat atau biaya menginap di hotel selama berada di Bali.

"Ini bukan Asian Games. Kalau Asian Games, itu kan semua kita bayarkan. Kalau ini, orang-orang kaya datang, masa kita biayai? Tidak," ujar JK.

Dengan demikian, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini menegaskan anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan IMF-WB pada akhirnya akan memberi keuntungan kepada masyarakat Bali secara umum.

"Di sana itu diperbaiki infrastruktur, juga layanan-layanan kesehatan, layanan yang lain," ujar JK. (ren)