Pengusaha Keluhkan Masalah Pajak di Depan Sri Mulyani

VIVA – Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menjelaskan gejolak ekonomi dunia terkait perang dagang Amerika Serikat dan China serta pelemahan nilai tukar rupiah, telah membawa situasi yang kurang nyaman bagi dunia usaha di Tanah Air.

Selain itu, maraknya tren proteksi dari negara-negara tujuan ekspor serta adanya peningkatan biaya di dalam negeri, diakui Hariyadi semakin memperburuk kondisi yang ada.

"Maka saya kira kita memang harus mendiskusikan hal ini, karena pemerintah juga telah merespons dengan kebijakan-kebijakan yang di sebagian sisi kurang nyaman bagi pengusaha terkait masalah fiskal, perpajakan dan bea cukai," kata Hariyadi dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 14 September 2018.

Hariyadi membeberkan, keluhan sejumlah pengusaha pada pemerintah saat ini salah satunya adalah mengenai upaya intensif dari Dirjen Perpajakan, dalam hal melakukan pemeriksaan perpajakan kepada para pengusaha tersebut.

"Mereka tidak khawatir (soal pemeriksaan pajak), tapi mereka kerepotan dalam hal waktu untuk menyiapkan data, dan perbedaan pendapat yang membuat suasana tidak kondusif di dalam perusahaan," ujarnya.

Selain itu, kepastian regulasi pemerintah dalam merevisi UU perpajakan, yakni soal UU KUP, UU PPh dan UU PPN, diakui Hariyadi juga turut menjadi perhatian para pengusaha.

Padahal, Hariyadi memastikan bahwa kalangan pengusaha juga akan berkomitmen untuk membantu pemerintah menstabilkan perekonomian nasional, termasuk dalam hal menukarkan sisa dana hasil ekspornya ke mata uang rupiah.

"Insya Allah kita akan menjaga rupiah ini bersama-sama. Kita akan mengupayakan ekonomi kita lebih baik, tapi kami mohon kita juga bisa bersama-sama menciptakan suasana kondusif melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan nilai tambah dan efisiensi kita," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Rosan P. Roeslani memastikan, sebenarnya baik pemerintah sebagai regulator maupun para pengusaha, memiliki tujuan yang sama dalam membangun iklim usaha yang sehat dan membawa kemakmuran untuk semua.

Rosan bahkan mendukung berbagai kebijakan terkait reformasi perpajakan, agar bisa terus berjalan secara harmonis dan membawa kepentingan pemerintah serta kepentingan para pengusaha.

"Termasuk soal pengurangan PPh (impor), itu kita masih menanti keputusan Ibu Menteri (Sri Mulyani)," ujarnya.