Menko Luhut Ajak Jepang Investasi di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajak investor Jepang untuk ikut bekerja sama dalam membangun atau pun berinvestasi di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia. Setidaknya ada 12 lokasi atau kota yang berpotensi dikerja samakan dengan pihak Jepang.
Luhut mengatakan, persoalan pengelolaan sampah itu selama ini memang kurang menjadi perhatian pemerintah apalagi sampah itu juga sebetulnya juga mengotori lautan Indonesia. Untuk itu perlu kerja sama yang lebih serius untuk bisa mengembangkan potensi pengembangan PLTSa ini.
"Kami senang kalau bapak bisa masuk di Jakarta, bisa masuk di Bandung, Semarang, Surabaya dan Bali, banyak kota yang bisa dimasuki," kata Luhut di Hotel Pullman, Jakarta, Senin 6 Agustus 2018.
Acara itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Arata Takebe dan delegasinya. Luhut pun mengakui sudah melihat langsung bagaimana program pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy) di Tokyo, Jepang.
Pemerintah pun kini telah mengeluarkan Peraturan Presiden 35 Tahun 2018 terkait dengan pengelolaan sampah. Dalam Perpres tersebut, dijelaskan Luhut, ada beberapa kota yang dijadikan sebagai percontohan penanganan sampah.
"Saya juga ingin informasikan Mister Arata, sudah ada proyek (PLTSa) di Jakarta yang groundbreaking, di sana mengolah 2.200 ton per hari. Tapi Jakarta ini lebih dari 8.000 ton per hari," katanya.
Ia juga mengatakan, pihak Jepang bisa masuk melalui kerja sama dengan PT PLN untuk membangun PLTSa di berbagai wilayah Indonesia.
"Saya juga ketua pelaksana IMF World Bank nanti di Bali. Ada satu sampah yang besar di Bali dan itu memang sudah kita berikan (pengelolaannya) ke PLN tapi kalau Jepang bisa masuk kami sangat senang, tapi juga harus cepat," katanya.
Ditambahkan Luhut, pihaknya juga ingin adanya alih teknologi Jepang masuk ke Indonesia. Adapun dari 12 kota yang ditawarkan itu nilai investasi yang dibutuhkan mencapai miliaran dolar AS.
"Di 12 kota itu bisa lebih dari 12 PLTSa, satu kota bisa saja tiga sampai empat. Investasinya besar, miliar dolar itu. Kami mau secepatnya saja, karena sudah ada perpres untuk itu jadi sudah enggak ada masalah legal," katanya.