Cegah Perang Dagang, Jokowi Lobi Amerika Soal GSP

VIVA – Salah satu yang menjadi topik pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, yaitu rencana peninjauan ulang fasilitas Generalized System of Preferences terhadap 124 produk Indonesia.

Pihak AS meninjau ulang pemberian GSP ini, termasuk untuk India dan Vietnam, karena dianggap tidak menguntungkan bagi negara adidaya itu. Namun justru menurut Presiden Jokowi, tidak ada yang dirugikan bagi AS dengan pemberian GSP ke Indonesia.

"Presiden menyampaikan, harapan Indonesia tentunya fasilitas GSP tetap akan diberikan ke Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Istana Negara, Jakarta, Minggu 5 Agustus 2018.

Retno turut mendampingi Jokowi, saat menerima Pompeo dan rombongan. Selain itu ada Mensesneg Pratikno dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito.

Menurut Retno, apabila dilihat dari barang yang ada di GSP, 53 persen justru terkait dengan produk yang diekspor AS. Lanjut Retno, justru produk-produk terkait proses produksi yang diperlukan oleh Amerika sendiri.

"Presiden mengatakan kalau dilihat dari jenis barang yang kita perdagangkan, sifatnya tidak saling berkompetisi satu sama lain. Oleh karena itu lebih mudah bagi kita meningkatkan kerja sama perdagangan," kata Retno.

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapkan ancaman perang perdagangan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia melalui peninjauan fasilitas GSP atas 124 produk harus ditanggapi secara serius.

Sebab, jika fasilitas GSP tersebut benar-benar dicabut, maka Indonesia memiliki potensi kehilangan US$1,7-1,8 miliar (sekitar Rp25,7 triliun) dari total perdagangan Indonesia dengan AS dalam satu tahun yang mencapai US$20 miliar.

"Dari hitungan kita ekspor ke sana dan GSP yang dia berikan kemudahan dari pada memberikan special treatment untuk 0 persen itu, seandainya dicabut, kita rugi kira-kira sekian (US$1,8 miliar) dari US$20 miliar trade kita dengan AS," kata Sofjan.