Importir Sapi Indonesia Sulit Penuhi Kuota Bibit
- abc
Pada bulan Januari 2017, Pemerintah Indonesia memutuskan 20 persen dari semua ternak sapi yang diimpor harus untuk tujuan pemuliaan. Para importir memiliki waktu dua tahun memenuhi kuota tersebut.
Ini merupakan sebagian dari upaya Pemerintah Indonesia mencoba mengurangi ketergantungan pada sapi Australia.
Hampir 18 bulan kemudian, para importir ternyata kesulitan untuk mematuhi aturan itu. Dalam beberapa kasus, sebagian importir telah menyerah.
Jadi apa yang akan terjadi ketika pemerintah melakukan audit pada akhir 2018?
Target tidak mungkin diberlakukan
Ketika aturan pemuliaan diumumkan, Pemerintah Indonesia tidak menentukan hukuman apa yang akan diterapkan jika importir tidak memenuhi kuota mereka.
Namun, bulan lalu pemerintah menyatakan para importir yang tidak mematuhi tidak akan mendapat izin yang berlaku selama 12 bulan.
Dengan tujuh bulan tersisa sampai tenggat waktu mereka, tampaknya tidak satupun dari 32 importir berlisensi akan mencapai target pemuliaan ternak.
Sejak awal 2017 hingga akhir April 2018, hanya 2,7 persen dari 659.674 sapi Australia yang diimpor ke Indonesia telah menjadi pemulia.
Konsultan dokter hewan yang berbasis di Indonesia Dr Ross Ainsworth mengatakan, tidak ada yang bisa mendekati persyaratan yang harus mereka penuhi.
"Pemerintah Indonesia cukup pragmatis dan mereka akan menemukan cara mengubah situasi untuk memberikan semacam sanksi, tetapi tetap membiarkan ternak masuk," kata Dr Ainsworth.
"Apa yang telah terjadi di masa lalu, ketika tenggat waktu telah tercapai dan tidak ada yang mencapai target, Pemerintah membuat aturan baru dan mengambil keputusan penting."
"Jadi, jika saya harus menebak, mungkin itulah yang akan terjadi."
Dr Ainsworth mengatakan para importir tahu bahwa mereka tidak akan dapat memenuhi aturan 20 persen ternak pemulia ketika menandatangani perjanjian hampir dua tahun lalu.
"Tetapi situasinya adalah para importir telah menandatangani kontrak itu dan punya waktu satu atau dua tahun untuk terus beroperasi dan berharap keadaan membaik, atau meninggalkan industri dan mungkin mengalami kebangkrutan," katanya.
"Jadi tidak ada alternatif lain, importir harus terus jalan dan berharap semuanya akan membaik."
ABC Rural: Daniel Fitzgerald
Biaya pembibitan sapi di Indonesia mahal
Karena Indonesia lebih berfokus mengimpor dan menggemukkan sapi sebelum dipotong, hampir tidak ada pihak di sektor persapian yang tahu bagaimana cara membudidayakan sapi secara efisien ketika aturan impor mengenai pembibitan ternak diperkenalkan.
Akibatnya, penggemukan sapi berskala besar di Indonesia merasa sangat sulit untuk pindah ke sektor pembibitan sapi.
Paulus Hadi Subroto menjalankan penggemukan sapi di Sumatera Utara, yang memulai pembibitan sapi beberapa tahun sebelum protokol pemulia diperkenalkan, tetapi segera menyerah setelah menemukan bisnis perternakan terlalu mahal.
"Di Indonesia, pemuliaan sapi sama dengan biaya besar," kata Subroto.
"Kami tidak fokus pada pembibitan. Kami mengalami kerugian, mengalami beberapa masalah, kemudian memutuskan untuk tidak fokus pada pembibitan lagi."
Sekarang, dengan 20 persen kuota impor harus berupa sapi pemulia, tempat pemberian pakan Subroto dipaksa untuk memulai kembali program pemuliaan, dijalankan hanya dengan 150 betina produktif.
Protokol pemulia telah memberikan tekanan besar pada usahanya, yang juga kesulitan dengan persaingan ketat dari daging kerbau beku impor.
"Tetapi kami juga harus melihat manfaat jangka panjang dari kebijakan itu; mungkin dalam 20 atau 30 tahun ke depan Indonesia akan memiliki sistem pemuliaan sendiri," kata Subroto.
Dr Ainsworth mengatakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mendorong penggemukan untuk membiakkan sapi tak akan berhasil sampai cara menurunkan biaya pemuliaan ditemukan.
"Memberi makan ternak di Indonesia adalah bisnis menguntungkan dan pembibitan sapi di Indonesia adalah bisnis yang merugi," katanya.
"Kecuali jika ada cara yang lebih menguntungkan ditemukan untuk membiakkan sapi di Indonesia, program pemuliaan mungkin tidak akan berhasil."
"Sampai benar-benar menjadi komersial, insentif Pemerintah tidak akan membantu."
Simak artikelnya dalam Bahasa Inggris di sini.