Hapuskan Sistem Tender di Kementan, Menteri Amran Siap Dibui
VIVA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku rela dibui demi petani. Hal itu disampaikan Amran menyusul adanya penghapusan proses tender dalam program pertanian menjadi sistem penunjukan langsung.
Ia mengaku sempat ditelepon oleh oknum di sektor pertanian yang tidak menyukai proses penunjukan langsung. Namun, dia menegaskan, jika itu untuk kesejahteraan petani, ia berani jika harus di penjara sekalipun.
"Kami sampai ditelepon, Pak Menteri, ini berbahaya, Bapak melakukan penunjukan langsung. Ini bisa KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kami sampaikan, kalau takdirku harus dipenjara demi petani, aku rela," kata Amran di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin 21 Mei 2018.
Terkait swasembada pangan, Amran melanjutkan, kementeriannya telah menghapus sebanyak 241 regulasi. Semua aturan yang dinilainya tidak menguntungkan petani dihapus, bahkan peraturan Presiden yang mengatur mengenai tender.
"Dulu semua ditender, pestisida tender, Kami menghadap Presiden, ada regulasi yang harus dicabut. Karena tender baru tiga bulan setelah musim hujan baru tiba. Kami sampaikan, tikus tidak pernah mengatakan 'tunggu dulu pemerintah lagi tender', hujan juga tidak tunggu pemerintah selesai tender," kata dia.
Dia mengklaim, beberapa regulasi yang sudah diubahnya mampu menaikkan produksi petani. Menyikapi adanya potensi oknum yang kembali melakukan pendekatan kepada Kementerian Pertanian, Amran mengaku langsung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkantor di Kementerian Pertanian.
"Akhirnya kami inisiatif, kami undang KPK untuk mengontrol seluruh anggaran pertanian supaya tidak dicurigai. Suatu hari ada yang datang minta tender, minta tender benih. Saya bilang boleh, tapi ada syaratnya, aku panggil dulu temanku, ID card-nya KPK. Terus dia pelototi yang datang, akhirnya ketakutan mereka," ujarnya.
Dia mengatakan, dengan adanya KPK berkantor di Kementerian Pertanian, oknum yang kerap meminta proyek tak lagi bernyali ke Kementan.
"Dia yang tadi nanya, 'Pak menteri ini OTT apa bukan?' Bukan, saya bilang memang ada KPK yang berkantor di sini. Jadi begini, kalau ada Rp1.000 yang hilang, kami siap mundur hari ini. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi yang minta proyek," tuturnya.