Jalan Alternatif dari BSD Hambat Ganjil Genap Tol Tangerang

Peraturan Ganjil/Genap Resmi Diberlakukan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, tertundanya proses penerapan ganjil-genap di Tangerang hingga sebulan lamanya, karena tidak adanya jalur alternatif sebagaimana di Bekasi.

"Kan, kalau di Bekasi, kan langsung ada jalur alternatif. Kalau di sana (Tangerang), semua kan harus masuk Daan Mogot. Nah, kalau orang Tangerang masuk Daan Mogot oke. Tetapi, kalau orang dari BSD, lewat mana?" ujar Budi di Sukabumi, Rabu 4 April 2018.

Karenanya, kata dia, saat ini kementeriannya masih melakukan kajian lagi lebih mendalam untuk menentukan titik mana yang akan diterapkan ganjil-genap di Tangerang.

"Jadi, penetapan titik mana yang jadi bagian ganjil-genap. Apakah di daerah Karangtengah atau di Tangerang-nya. Kalau dari hitung-hitungan, mestinya Karangtengah yang ingin diterapkan," jelasnya.

Budi juga mengatakan, hal ini perlu dilakukan, agar tidak memberikan kerugian kepada masyarakat sendiri, sehingga kebijakan yang dikeluarkannya bisa efektif dan efisien bagi masyarakat luas.

"Saya minta cepat, kalau bisa dua minggu. Tapi ya, mungkin sebulan lah ya. Saya engak mau ada keputusan tiba-tiba di-challenge masyarakat. Tidak menguntungkan masyarakat," ungkapnya.

Meski begitu, Budi berharap, penerapan kebijakan ganjil-genap di tol Tangerang bisa segera terlaksana, dengan proses sosialisasi yang juga dipercepat.

"Terealisasi dua minggu dari sekarang, maunya. Kan, kita timbang-timbang juga. Kalau Karangtengah enggak masalah, karena mereka bisa ada jalan banyak. Saya enggak tahu kemarin sosialisasinya berapa lama, tetapi tentunya sosialisasi," tegas Budi.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana untuk melaksanakan sosialisasi pada awal pekan ini untuk penerapan ganjil genap. Namun, belum ada aksi nyata yang dilakukan di lapangan.

Namun, berdasarkan rencananya, kebijakan itu tetap diterapkan sebelum bulan puasa tahun ini.

"Untuk penerapan, kami masih survei dahulu. Kebijakannya hampir mirip seperti di Bekasi. Senin 2 April 2018, sosialisasi dimulai," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi BPTJ Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono kepada VIVA, Minggu 1 April 2018.