Jelang Ganjil Genap, Menhub Cek Sosialisasi di Pintu Tol

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fikri Halim

VIVA – Kementerian Perhubungan akan menerapkan aturan ganjil genap bagi kendaraan pribadi, atau golongan I di pintu tol Bekasi Barat dan Timur mulai 12 Maret 2018. Kebijakan itu akan diberlakukan setiap hari kerja pukul 06.00-09.00 WIB.

Untuk memantapkan kebijakan tersebut, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melakukan pertemuan singkat dengan stakeholder di Mega City Mall Bekasi, sebelum meninjau langsung pintu tol Bekasi Barat yang tak jauh dari lokasi tersebut.

Turut hadir Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Royke Lumowa, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk, Desi Arryani, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dan sejumlah stakeholder terkait.

"Jadi, pengalaman dari Jakarta-Bekasi, Jakarta-Karawang, konsentrasi kendaraannya harus disisir dan pagi, kita batasin dari Bekasi ke Jakarta. Salah satu caranya adalah membuat ganjil genap dari Bekasi Barat dan Timur," ujar Menhub Budi di Bekasi, Senin 5 Maret 2018.

Budi pun mengungkapkan, kebijakan ganjil genap hanya dilakukan di dua pintu tol terlebih dahulu, agar masyarakat tidak langsung kaget. Peluang untuk penerapan sistem ganjil genap di lokasi lain masih terbuka.

"Dua dulu, karena kalau (masyarakat) syok memang repot," kata Budi

Tak hanya itu, Budi juga mengatakan, pihaknya bersama dengan PT Jasa Marga dan bekerja sama dengan pihak Korlantas Polri, akan memberikan jalur khusus bus di dalam tol.

Ia menambahkan, hal ini juga dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar beralih ke transportasi umum. "Kedua, kita buat jalur khusus untuk bus, Perum PPD, segala macam kita ajak kumpul di sini," kata dia.

Menggunakan Bus Trans Jabodetabek, Menhub, Menko Luhut, dan seluruh jajaran stakeholder langsung meninjau pintu tol Bekasi Barat. Di lokasi, Menko Luhut mengatakan, pelaksanaan ini bisa sewaktu-waktu untuk dievaluasi ke depan.

"Setelah berapa lama, nanti kita lihat lagi kita evaluasi ke depan, karena kemacetan itu menimbulkan high cost juga," katanya. (asp)