Cara Pemerintah Pastikan Tak Ada Lagi Kecelakaan Konstruksi

VIVA – Setelah evaluasi sejumlah proyek infrastruktur layang (elevated), pemerintah berupaya memastikan seluruh proyek dapat berjalan dengan aman. Kecelakaan diharapkan tak kembali terulang untuk proyek yang telah diputuskan untuk kembali dilanjutkan, apalagi harus menimbulkan banyak korban.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pihaknya memastikan semua sistem pengawasan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Bahkan, pihaknya tak segan-segan jika ada pengawas yang lalai dalam melakukan tugasnya akan segera dicopot. 

"Makanya saya tugaskan semua kepala balai di mana ada project officer-nya. Bahwa di lapangan ketika mengangkut kendaraan ketika yang membahayakan itu harus (ada) di lapangan. Kalau pengawasnya enggak ada saya minta ganti langsung," kata Arie kepada VIVA, Jumat 2 Maret 2018.

Ia menegaskan, sistem itu harus berjalan sesuai dengan fungsinya. Beberapa proyek infrastruktur yang telah dimulai itu menurutnya sudah layak dilanjutkan karena lolos dari evaluasi tim Komite Keselamatan Konstruksi (KKK). 

Salah satu contohnya, adalah Jembatan Holtekamp di Papua. Jembatan itu bahkan menurutnya bahkan tahan ketika harus diguncang gempa. "Kalau Holtekamp, Alhamdulillah kemarin kena gempa enggak apa-apa," ujar dia.

Adapun target penyelesaian jembatan Holtekamp yang masuk dalam rute jalan Trans Papua itu setidaknya bisa selesai pada 2018 akhir termasuk penataan kawasan di daerah tersebut. Sedangkan, target penyelesaian Trans Papua sendiri masih optimis selesai pada tahun 2019.

"(Trans Papua) 2019. Yang perbatasan-nya mungkin agak mundur sedikit. Karena volume-nya besar sekali targetnya," tuturnya.