Rakyat Bakal Tagih Janji Jokowi soal Rangkap Jabatan

VIVA – Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menanggapi jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang tidak dicopot dalam reshuffle kabinet. Padahal, Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar.

"Secara prinsip pertama apa yang disampaikan Pak Jokowi dari awal dulu bahwa sudah ditegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan. Tapi juga publik tahu kalau reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 18 Desember 2018.

Ia melanjutkan, meski begitu, Jokowi memang telah menjelaskan kinerja Airlangga dinilai sangat profesional di bidangnya. Sehingga sulit menggantikan Airlangga dengan yang lain.

"Silakan rakyat untuk memberikan penilaiannya sendiri," kata Hidayat.

Ia menambahkan tahun ini memang sudah memasuki tahun politik. Sehingga Presiden dan para menteri pasti akan ditagih oleh rakyat soal komitmen-komitmennya dan janji-janji kerjanya.

"Dan sikap rakyat itu akan terlihat pada waktu pilpres nanti, pasti rakyat akan menagih," kata Hidayat. (ase)