Golkar Makin Harmonis dengan PDIP, Revisi UU MD3 Mencuat

VIVA – Hingga akhir pekan inii DPP Partai Golkar belum memutuskan siapa kadernya yang akan menduduki posisi ketua DPR sepeninggal Setya Novanto, yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi mega proyek e-KTP.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebelumnya mengaku akan meninjau lagi UU MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD). Politisi Golkar, Happy Bone Zulkarnain, mengatakan memang Airlangga tidak ingin hanya membahas kursi ketua DPR.

"Pak Airlangga melakukan strategi berbeda. Kita jangan serakah. Jangan juga mendzolimi," kata Happy Bone, dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 6 Januari 2018.

Ia menjelaskan, Airlangga tidak ingin di DPR menzolimi PDI Perjuangan. Sebab, partai pimpinan Megawati itu adalah pemenang pemilu legislatif 2014. Tetapi, partai itu justru tidak mendapatkan porsi pimpinan DPR.

Memang lazimnya, partai pemenang pemilu adalah yang menjadi ketua DPR. Namun sebelum masa jabatan DPR periode 2009-2014 berakhir, dilakukan revisi UU MD3 bahwa pimpinan dewan dipilih dengan sistem paket.

Maka keinginan Golkar saat ini bagaimana bisa mengakomodasi PDIP agar masuk ke dalam pimpinan DPR dengan revisi tersebut. "Oleh karena itu, dibuka revisi, pemenang pemilu masuk dalam pimpinan DPR," kata Happy Bone. (ren)