'Kode' PDIP tentang Koalisi dan Calon Gubernur Jawa Barat
VIVA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP masih merahasiakan keputusan politiknya tentang Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Namun partai itu memberikan kode atau isyarat bahwa terbuka peluang berkoalisi dengan partai politik sesama pendukung pemerintah.
PDIP sebenarnya dapat mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tanpa berkoalisi dengan partai lain. Soalnya partai itu memiliki 20 kursi di DPRD Jawa Barat, jumlah yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam Undang Undang tentang Pilkada.
"Hanya, kami masih melakukan komunikasi politik karena kerja sama di antara para parpol pengusung pemerintah juga sangat baik. Jadi kami membuka ruang komunikasi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta pada Jumat, 22 Desember 2017.
Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengutamakan kadernya untuk dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah. Namun tidak menutup diri jika ada tokoh bukan kader yang dianggap lebih layak dan memiliki elektabilitas tinggi.
PDIP meyakini, pilkada sesungguhnya perpaduan konsep politik antara kerja organisasi partai dengan popularitas serta elektabilitas tokoh, bukan semata popularitas personal sang calon. "Karena bagi kami pilkada serentak itu merupakan perpaduan antara ketokohan para paslon dan gerakan mesin politik partai," ujar Hasto.
Dia menjanjikan partainya segera membuat keputusan tentang pemilihan gubernur Jawa Barat. Diperkiarkan pada awal Januari sudah dapat diumumkan, bersamaan dengan pengumuman pasangan calon untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
Koalisi besar
Sebuah koalisi besar diprediksi terbentuk setelah Partai Golkar mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil. Golkar mengisyaratkan membangun sebuah koalisi tandingan berbekal 17 kursi yang dimilikinya di DPRD.
Golkar memang belum menyebutkan partai-partai yang berpeluang diajak bergabung untuk membentuk poros baru. Namun, MQ Iswara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Jawa Barat, mengisyaratkan harapannya. Dia mengatakan, "Syukur (kalau) bisa terjadi koalisi besar."
Petunjuk "koalisi besar" yang disampaikan Golkar itu selaras dengan harapan PDIP, partai dengan jumlah kursi paling banyak di DPRD Jawa Barat. PDIP mengungkit masa lalunya yang mesra dengan Golkar, sempat putus di tengah jalan, dan sekarang akan dirajut lagi.
"Komunikasi yang sempat terputus antara PDIP dengan Golkar, akan terajut kembali," kata Sekretaris PDIP Jawa Barat, Abde Yuhana.
Sejauh ini tak ada rintangan komunikasi antara PDIP dengan Golkar. "Jadi, kata Abde, "peluangnya besar untuk komunikasi politik lagi karena baik PDI Perjuangan maupun Golkar berada dalam posisi yang seimbang, dan kemungkinan besar berkoalisi di Pilgub Jawa Barat."
Komitmen yang diungkapkan Abde merujuk pada pertemuan pimpinan kedua partai, TB Hasanudin (Ketua PDIP Jawa Barat) dan Dedi Mulyadi (Ketua Partai Golkar Jawa Barat), di Bandung pada 9 Agustus 2017. Pertemuan itu menyepakati kerja sama dalam 16 pilkada kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Waktu itu memang belum diputuskan tentang koalisi dalam pemilihan gubernur. Namun jelas terbuka peluang kedua partai berkoalisi, seperti dikatakan Hasanudin, "kalau untuk (pemilihan) gubernur kami sudah mendapatkan arahan dari DPP bahwa kita siap berkoalisi dengan siapa saja, dan sangat siap dengan Golkar." Baca: Ridwan Kamil Digoyang, Dedi Mulyadi Ancang-ancang