Tahun Politik, Mendagri Jamin Tak Ada Pembubaran Ormas

VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah tak akan membubarkan organisasi masyarakat lagi pada tahun politik 2018-2019. Namun, pengecualian berlaku bagi ormas yang ingin makar atau menyimpang dari ideologi lain.

"Enggak ada, saya jamin enggak ada. Kecuali ada ormas yang makar, mau menyimpang dengan ideologi lain, sampai hari ini tidak ada," kata Tjahjo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 30 Oktober 2017.

Ia justru mempertanyakan bukti pemerintah diprediksi akan banyak membubarkan ormas. Sebab tahun politik merupakan konsolidasi demokrasi untuk memilih anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah.

"Enggak ada hubungannya dengan ormas, yang punya kerja pilpres, pilkada adalah partai politik, ormas enggak punya kewenangan, ngga ada hubungannya dengan ormas, kalau ada orang yang katakan itu, baca dulu UU-nya," lanjut Tjahjo.

Sebelumnya, paripurna DPR mengesahkan Undang-undang Ormas yang berawal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Pemerintah didesak untuk menepati janjinya melakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam UU Ormas Salah satu pasal terkait pembubaran ormas yang tanpa proses peradilan. (ren)